EraNusantara – Pemerintah tengah menggodok strategi baru terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan nutrisi masyarakat. Namun, rencana evaluasi besar-besaran kini mencuat, berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat demi efisiensi dan ketepatan sasaran. Pengurangan ini secara spesifik akan menargetkan kelompok penerima yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih, seperti murid Sekolah Menengah Atas (SMA) dari kalangan elit.
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai koordinator utama, telah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mematangkan rencana ini. Fokus utama pengurangan penerima manfaat ditujukan pada segmen yang dinilai kurang membutuhkan, khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dari kalangan "atas".
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam keterangannya di DPR RI pada Senin (15/6) kemarin, secara lugas menyampaikan, "Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini." Pernyataan ini mengindikasikan upaya serius pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Langkah pemangkasan ini diperkirakan akan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat, terutama dari kalangan siswa SMA yang teridentifikasi sebagai ‘kelas atas’. Meski demikian, Arumsari menegaskan bahwa pengurangan ini tidak akan mengikis esensi dari tujuan utama program, yaitu peningkatan gizi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. "Itu baru salah satu contoh yang sedang kami exercise. Dari simulasi sementara, jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah. Refocusing ini diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien," jelasnya, menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang lebih strategis.
Meskipun angka final mengenai jumlah penerima yang akan dikurangi masih dalam tahap pembahasan intensif, BGN memastikan bahwa efisiensi adalah prioritas utama pemerintah. Proses ‘exercise’ dan diskusi masih berlangsung bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. "Dari situlah kami melakukan refocusing penerima manfaat. Saat ini kami masih melakukan exercise dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan serta Bappenas, sehingga angkanya belum final. Namun yang jelas akan ada efisiensi lagi," imbuhnya, memberikan gambaran bahwa perubahan signifikan akan terjadi.
Pengurangan penerima manfaat ini tentu akan berimplikasi signifikan terhadap kebutuhan anggaran program MBG. Pagu indikatif BGN untuk tahun 2027 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 270,2 triliun, yang dialokasikan untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat, kini akan dievaluasi ulang. Menurut Arumsari, pemerintah sedang menghitung ulang kebutuhan anggaran seiring proses refocusing yang dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. "Yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kami masih meng-exercise berapa yang bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya supaya intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus," pungkasnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap efektivitas program.
Editor: Rockdisc
