BGN Berang! Larangan Pegawai Punya Dapur MBG: Ada Apa di Balik Kebijakan Tegas Ini? Terungkap Potensi Konflik Kepentingan yang Mengancam Program Gizi Nasional!
EraNusantara – Jakarta – Sebuah kebijakan tegas dan strategis baru saja diumumkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang berpotensi mengubah lanskap program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, secara gamblang menyatakan bahwa seluruh pegawai BGN kini dilarang keras memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang lebih dikenal sebagai dapur MBG. Larangan ini, menurut Agustina, bukan tanpa alasan kuat: untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat menggerogoti integritas pengambilan kebijakan penting di lembaga tersebut. Pernyataan ini disampaikan Agustina saat ditemui di Gedung DPR Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Agustina tidak ragu mengungkap praktik di masa kepemimpinan sebelumnya, di mana regulasi terkait operasional dapur MBG disinyalir sengaja diutak-atik demi mengakomodasi kepentingan pribadi. Salah satu contoh mencolok adalah penetapan insentif SPPG secara merata sebesar Rp 6 juta per hari, sebuah kebijakan yang kini menjadi sorotan tajam.
“Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp 6 juta flat, diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 100 meter kan karena kepentingan,” terang Agustina, mengutip pola lama yang ia nilai sarat dengan motif tersembunyi. Perubahan drastis pada standar ukuran dapur, dari 400 meter persegi menjadi hanya 100 meter persegi, juga menjadi indikasi kuat adanya intervensi demi keuntungan pihak tertentu, bukan efisiensi program.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung mengedepankan kuantitas SPPG, BGN di bawah kepemimpinan saat ini menegaskan pergeseran paradigma. “Fokus kami adalah penerima manfaat, baru ngomong dapur, dibedakan loh,” jelas Arumsari. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan program MBG benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan dan tepat sasaran, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur tanpa evaluasi mendalam.
“Kalau yang dulu mungkin ujungnya pokoknya dapur ya, pokoknya mungkin dapur, kami nggak mau, pokoknya penerima manfaat dulu kita refocusing, benar-benar yang targeted yang intervensi pemerintah dalam hal gizi memang memerlukan itu baru konsekuensinya pasti dapur,” tegas Arumsari, menggarisbawahi komitmen BGN untuk melakukan refocusing pada penerima manfaat yang benar-benar memerlukan intervensi gizi dari pemerintah. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Agustina mengisyaratkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada konsolidasi atau bahkan penutupan beberapa SPPG. Keputusan drastis ini akan diambil berdasarkan hasil audit komprehensif yang akan dilakukan BGN untuk memastikan kelayakan dan efektivitas operasional setiap dapur.
“Pasti ada SPPG yang bisa jadi disatukan, mungkin bisa jadi ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami, audit itu tidak layak,” pungkas Agustina, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan menjadi pilar utama dalam evaluasi ini. Kebijakan ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program gizi nasional dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada yang berhak, seperti dilansir eranusantara.co.
Editor: Rockdisc
