EraNusantara – Sebuah manuver kebijakan yang tak terduga datang dari Istana Kepresidenan. Rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh, yang sebelumnya dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan May Day 2025 silam, kini resmi dibatalkan. Sebagai gantinya, pemerintah memilih skema yang lebih langsung dan personal: mengangkat tokoh buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pengumuman mengejutkan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026) kemarin.
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam. Pemerintah menilai bahwa tujuan mulia yang ingin dicapai melalui Dewan Kesejahteraan Buruh dapat direalisasikan dengan pendekatan yang berbeda, yang dianggap lebih efisien dan tepat sasaran. "Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain," ujar Prasetyo, mengindikasikan adanya pertimbangan strategis di balik perubahan haluan ini.
Skema alternatif yang dimaksud adalah pengangkatan langsung seorang tokoh buruh terkemuka untuk menduduki posisi strategis sebagai Penasihat Khusus Presiden. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa ini adalah keputusan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Posisi krusial tersebut kini diemban oleh Said Iqbal, sosok yang dikenal luas sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pendiri dan Ketua Umum Partai Buruh. Said Iqbal sendiri telah dilantik secara resmi di Istana Negara oleh Presiden Prabowo pada sore hari yang sama.
Dengan kehadiran Said Iqbal di lingkaran Istana, pemerintah berharap terjalin komunikasi yang jauh lebih cair dan intens antara regulator dengan perwakilan buruh. Mensesneg Prasetyo Hadi mengutarakan bahwa pendekatan ini dirancang untuk memangkas jalur birokrasi yang kerap memperlambat penyelesaian masalah. "Secara esensi yang diharapkan adalah sama ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak apa namanya… birokratis," jelas Prasetyo. Ia menambahkan, langkah ini krusial untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi buruh, terutama dalam menghadapi dinamika kondisi ekonomi saat ini, sebagaimana dikutip dari eranusantara.co.
Pergeseran dari pembentukan dewan menjadi pengangkatan penasihat khusus ini menandai pendekatan baru pemerintah dalam menanggapi isu ketenagakerjaan. Ini bukan hanya perubahan struktural, melainkan juga upaya untuk menciptakan saluran dialog yang lebih personal dan responsif, diharapkan mampu membawa dampak positif yang lebih cepat dan signifikan bagi kesejahteraan buruh di tengah tantangan ekonomi nasional.
Editor: Rockdisc
