EraNusantara – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan ekonomi dunia, Pemerintah Indonesia memancarkan keyakinan kuat akan ketahanan ekonomi dan sektor keuangan nasional. Bahkan, kondisi saat ini dinilai jauh lebih tangguh dibandingkan saat menghadapi krisis finansial global tahun 2008. Keyakinan ini mengemuka pasca pertemuan penting Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh ekonomi berpengalaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/05).
Pertemuan strategis tersebut, yang dihadiri oleh para mantan menteri dan Gubernur Bank Indonesia, menjadi ajang diskusi mendalam mengenai pengalaman penanganan krisis ekonomi di masa lalu. Presiden Prabowo secara khusus meminta masukan dan pembelajaran dari para pakar tersebut, guna merumuskan langkah antisipatif yang kokoh dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan kontemporer. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden, mengungkapkan esensi dari diskusi tersebut.
"Para tokoh tersebut membagikan catatan penting terkait pengalaman mereka menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak, inflasi yang meroket, dan gejolak nilai tukar mata uang pada periode sebelumnya," jelas Airlangga, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Koordinator Perekonomian yang diterima EraNusantara.co. Namun, ia menekankan bahwa jika dibandingkan dengan konteks hari ini, "situasi makro kita relatif lebih baik, dengan fundamental ekonomi yang jauh lebih solid." Sebagai contoh, depresiasi nilai tukar rupiah saat ini hanya sekitar 5 persen, sebuah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan berbagai kasus krisis sebelumnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran terkait untuk terus memperketat pemantauan berbagai regulasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan dan memastikan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan tetap terjaga. Penguatan permodalan perbankan juga menjadi salah satu fokus utama yang dinilai krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan.
Bukan hanya fokus pada stabilitas makro, Pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui entitas PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional, meningkatkan penerimaan negara, serta memastikan devisa hasil ekspor memberikan manfaat optimal bagi perekonomian domestik.
"Kami telah melaporkan terkait pertemuan dengan para asosiasi pengusaha, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mensosialisasikan kebijakan devisa hasil ekspor dan juga mekanisme ekspor melalui badan usaha milik negara," pungkas Airlangga.
Editor: Rockdisc
