EraNusantara – Jakarta – Sebuah gebrakan tegas dilontarkan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementeriannya. Dody secara lugas melarang praktik pamer kekayaan atau ‘flexing’ di media sosial, serta mengharamkan penghinaan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini sontak menarik perhatian, mengingat posisi strategis ASN sebagai pelayan publik.
Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/5/2026), Dody Hanggodo menekankan bahwa gaya hidup mewah dan pamer kekayaan sangat tidak etis bagi seorang ASN. Terlebih, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berjuang, perilaku semacam itu justru bisa melukai perasaan publik dan menimbulkan persepsi negatif terhadap birokrasi.
Menurut Dody, ASN adalah abdi negara yang hidup dari uang rakyat, yang sebagian besar berasal dari pajak. Oleh karena itu, ia berpendapat, "Tidak perlu ada flexing-flexingan. Kecuali jika 90% lebih rakyat dan bangsa Indonesia sudah berada di masyarakat menengah ke atas, barulah boleh pamer kekayaan dalam bentuk apapun," tegasnya, dikutip dari eranusantara.co. Dody menegaskan bahwa pamer kemewahan di saat sebagian besar rakyat masih menghadapi kesulitan adalah tindakan yang tidak sensitif dan kontraproduktif.
Ia bahkan mengungkapkan pernah memanggil langsung beberapa ASN Kementerian PU yang sedang menempuh pendidikan di London, Inggris, terkait isu ini. Dody dengan tegas menyatakan bahwa jika seorang ASN ingin memamerkan kekayaannya di media sosial, maka ia harus siap untuk melepaskan statusnya sebagai abdi negara.
"Dengan kondisi Indonesia saat ini, dan gaji bulanan adik-adik itu berasal dari pajak masyarakat, biaya sekolah pun langsung maupun tidak langsung dari mereka. Kalau flexing, itu menyakiti mereka. Itu yang kami panggil dari London. Kalau mau flexing boleh, tapi jangan jadi ASN, itu yang saya larang," jelas Dody dengan nada serius, menunjukkan keseriusan kementerian dalam menjaga integritas dan etika pegawainya.
Selain larangan flexing, Dody Hanggodo juga memberikan peringatan keras terkait program prioritas pemerintah. Ia secara spesifik melarang ASN Kementerian PU untuk menghina atau meremehkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini memiliki tujuan mulia dan strategis yang harus dipahami secara mendalam oleh setiap pegawai.
Dody menjelaskan bahwa program tersebut bukanlah sekadar program biasa, melainkan inisiatif strategis yang dirancang untuk mendukung upaya pengentasan stunting dan mempersiapkan "Generasi Emas Indonesia 2045". Ia mengakui bahwa banyak pegawai muda mungkin belum sepenuhnya memahami visi besar di balik program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara jangka panjang.
"Jangan menghina program prioritas pemerintah, kecuali adik-adik mengerti secara detail apa maksud Pak Presiden membuat MBG. Mengerti dengan detail lho ya, bukan hanya sekadar ngerti-ngertian. Pernah tahu tidak itu ada upaya untuk pengentasan stunting? Ujung-ujungnya cuma satu, bagaimana Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar terwujud," pungkas Dody, menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemajuan bangsa. Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk selalu berpegang pada etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Editor: Rockdisc
