EraNusantara – Kancah ketenagakerjaan Indonesia kini memiliki ‘garda terdepan’ baru dalam menghadapi potensi gejolak pemutusan hubungan kerja (PHK). Said Iqbal, tokoh yang tak asing lagi di kalangan buruh, secara resmi telah mengemban amanah sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Penunjukan ini, yang dilangsungkan di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin (8/6/2026), sontak menarik perhatian, terutama setelah Iqbal menyatakan komitmennya untuk ‘turun gunung’ langsung ke lapangan setiap kali ancaman PHK menghantui para pekerja.
Dalam keterangannya usai pelantikan, Said Iqbal menegaskan bahwa perannya tidak hanya sebatas memberikan saran dan analisis kebijakan strategis kepada pemerintah. Lebih dari itu, ia berjanji akan menjadi jembatan langsung antara pemerintah dan para pekerja. "Tugas utama saya adalah memberikan masukan kebijakan, namun saya juga akan memastikan diri hadir di garis depan. Jika ada ancaman PHK yang mengemuka, saya akan turun langsung ke lokasi, mendampingi serikat buruh yang perannya sangat krusial," jelas Iqbal, seraya menekankan dukungan penuh Presiden Prabowo terhadap ruang gerak serikat buruh.

Pendekatan proaktif ini juga mencakup inisiatif dialog dengan pihak pengusaha. Said Iqbal berencana untuk memfasilitasi pertemuan langsung dengan manajemen perusahaan yang berencana melakukan PHK, mencari solusi alternatif sebelum langkah drastis tersebut diambil. "Kami akan mengajak pengusaha untuk berdialog. Sebelum sampai pada keputusan PHK, ada banyak opsi yang bisa dipertimbangkan, seperti pengurangan jam kerja atau penyesuaian shift. Ini adalah langkah-langkah yang dapat mengurangi beban biaya tenaga kerja tanpa harus mengorbankan pekerjaan," paparnya, menunjukkan pemahaman mendalam tentang dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tak berhenti di situ, komitmen Said Iqbal juga merambah pada pengawasan implementasi regulasi kesejahteraan buruh. Ia berjanji akan secara aktif mendatangi berbagai kementerian terkait untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja berjalan optimal. "Saya akan berdiskusi langsung dengan para Menteri. Kami akan meyakinkan mereka untuk bekerja maksimal. Jika ada kementerian yang dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal kesejahteraan buruh, kami tidak akan segan untuk melaporkannya langsung kepada Presiden," tegas Said Iqbal, mengindikasikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat di bawah koordinasinya.
Editor: Rockdisc