EraNusantara – Menanggapi kekhawatiran publik dan laporan mengenai kondisi pasar, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan tegas membantah adanya kelangkaan beras premium di jaringan ritel modern. Pihak pemerintah meyakini ketersediaan stok beras premium masih mencukupi, terutama dari produk BUMN. Namun, di sisi lain, Bapanas mengakui adanya pergerakan harga ke atas yang diklaim masih dalam koridor wajar, tidak jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET). Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis yang diterima eranusantara.co pada Sabtu (25/7/2026).
"Situasi di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan yang dikhawatirkan tidak sepenuhnya terjadi," terang Ketut Astawa. Ia menambahkan, tim Bapanas telah melakukan peninjauan langsung dan menemukan bahwa meskipun beberapa rak di ritel modern tampak kosong, sebagian besar ritel lainnya masih menyediakan pasokan beras premium dari berbagai merek. "Beras Bulog tetap tersedia, demikian pula beras premium dari ID Food seperti Rania dan produk lainnya," tegasnya, menepis anggapan kelangkaan total.
Berdasarkan data pantauan harga pangan Bapanas per 24 Juli, rerata harga beras premium secara nasional tercatat Rp 15.966 per kilogram. Angka ini merupakan kompilasi dari tiga zonasi HET beras premium. Khususnya di Zona I, yang mencakup wilayah padat seperti Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, harga rerata per 24 Juli berada di Rp 15.224 per kilogram, hanya sedikit di atas HET yang ditetapkan Rp 14.900 per kilogram, dengan selisih sekitar 2,17%. Ketut Astawa secara lugas menyatakan harapannya agar segmen konsumen beras premium, yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke atas, dapat memahami dinamika kenaikan harga ini. "Kenaikan harga yang relatif kecil ini, bagi kalangan menengah ke atas, diharapkan dapat diterima. Bahkan, ini bisa menjadi bentuk subsidi silang bagi masyarakat yang lebih membutuhkan," jelasnya, menggarisbawahi perspektif keadilan harga.
Untuk menjaga stabilitas pasar dan daya beli masyarakat, pemerintah, melalui Bapanas, terus gencar melakukan intervensi. Program-program seperti bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras menjadi tulang punggung upaya ini. Sejak Januari 2026, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah disalurkan ke masyarakat mencapai angka fantastis 1,4 juta ton. Ketut Astawa menegaskan, "Meskipun ada sedikit kenaikan harga di segmen premium, intervensi pemerintah untuk masyarakat menengah ke bawah tidak pernah berhenti. Ini adalah upaya penyeimbangan yang berkelanjutan." Rincian penyaluran CBP tersebut meliputi 221,05 ribu ton melalui penjualan SPHP pada Januari-Februari 2026 (sebagai kelanjutan SPHP 2025), ditambah 520,83 ribu ton SPHP dari Maret hingga Juli, serta 662,88 ribu ton dari program bantuan pangan tahap pertama.
Bapanas juga mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya berfokus pada kondisi hilir perberasan, melainkan turut mencermati kondisi hulu, yakni kesejahteraan petani padi di dalam negeri. "Swasembada pangan adalah kunci ketenangan, ketenteraman, dan kemakmuran masyarakat," ujar Ketut. Ia mengingatkan agar tidak terulang kejadian serupa dengan peternak ayam petelur, di mana harga telur sempat anjlok hingga Rp 16.000 dari harga ideal Rp 24.000. "Harga di tingkat petani dan peternak harus senantiasa dijaga agar keberlanjutan produksi pangan nasional tetap terjamin," pungkasnya, menekankan pentingnya ekosistem pangan yang seimbang dari hulu hingga hilir.
Editor: Rockdisc
