EraNusantara – Rencana penghapusan sistem outsourcing yang digagas oleh Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengusaha. Mereka memprediksi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran akan terjadi jika rencana tersebut terealisasi. Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh penting di dunia bisnis Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang, mengungkapkan keprihatinannya. Menurutnya, penghapusan outsourcing justru akan mempersempit, bahkan menghilangkan, lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda yang banyak bekerja di sektor ini. "Jangan sampai kebijakan ini malah mengurangi kesempatan kerja," tegas Sarman kepada eranusantara.co, Minggu (4/5/2025). Ia menekankan potensi PHK yang signifikan dan mendesak perlunya diskusi intensif antara pemerintah dan pelaku usaha untuk meminimalisir dampak negatif. Sarman menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembatasan sektor-sektor yang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing, bukan penghapusan total.
Senada dengan Sarman, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Bob Azam, menilai timing penghapusan outsourcing sangat tidak tepat. Kondisi ekonomi yang sedang lesu dan tingginya angka PHK saat ini, menurutnya, justru membutuhkan deregulasi, bukan penambahan regulasi baru. "Kita sedang banyak PHK, ekonomi melemah. Seharusnya ada relaksasi, bukan sebaliknya," ujar Bob kepada eranusantara.co. Ia menambahkan bahwa penghapusan outsourcing akan sangat memukul Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini banyak bergantung pada sistem tersebut. Bob memperingatkan bahwa semakin banyaknya pencari kerja, termasuk lulusan SMP, akan semakin tertekan jika rencana ini diterapkan.
Kedua tokoh tersebut mewakili suara keprihatinan dari kalangan pengusaha. Mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas sebelum mengambil keputusan final terkait penghapusan sistem outsourcing. Perlu dialog dan kajian mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru berdampak buruk bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan pekerja.
Editor: Rockdisc
