EraNusantara – Geger! Kesepakatan penurunan tarif impor dari Amerika Serikat (AS) sebesar 19% ternyata menyimpan rahasia yang mengejutkan. Penyerahan data menjadi bagian dari negosiasi, memicu kekhawatiran publik akan keamanan data pribadi warga Indonesia. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buru-buru memberikan klarifikasi.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (25/7/2025), Prasetyo membantah keras anggapan bahwa kesepakatan tersebut berarti Indonesia menyerahkan data pribadi warganya kepada AS. "Pemaknaan yang beredar keliru. Kita tidak akan menyerahkan data-data, apalagi data pribadi masyarakat Indonesia ke pihak AS," tegasnya.
Prasetyo menjelaskan, pertukaran data antara Indonesia dan AS memang sudah berlangsung lama. Kesepakatan ini justru bertujuan untuk meningkatkan keamanan pertukaran data tersebut, khususnya yang melibatkan platform milik perusahaan AS. "Kerja sama ini memastikan data-data aman dan tidak disalahgunakan," tambahnya.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan lebih detail. Perjanjian ini akan menciptakan protokol penggunaan data yang sah, aman, dan terukur, khususnya untuk tata kelola data digital lintas negara. "Tujuannya adalah menciptakan pijakan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi dalam lalu lintas data antarnegara," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Kamis (24/7/2025).
Airlangga menekankan bahwa protokol ini tidak hanya berlaku untuk AS, tetapi juga negara lain. Ia mencontohkan Kawasan Digital Nongsa di Batam yang telah menerapkan protokol keamanan data yang ketat, termasuk aspek fiskal. "Keamanan data center, kabel, dan aksesnya diatur sedemikian rupa untuk mencegah akses ilegal," terangnya.
Airlangga memastikan, pengelolaan data pribadi akan dilakukan dengan hati-hati, sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pemerintah menjamin transfer data dilakukan secara aman dan terpercaya, diawasi oleh otoritas Indonesia dan tunduk pada hukum nasional. "Data akan dikelola secara secure, reliable, dan sesuai prinsip data governance," imbuhnya. Jadi, benarkah isu ini hanya sekadar mispersepsi? Atau ada hal lain yang disembunyikan?
Editor: Rockdisc
