EraNusantara – Kabar kurang sedap kembali menyelimuti dunia industri di Jawa Tengah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga mengemban amanah sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam hampir 1.500 pekerja di sektor garmen. Situasi ini memicu kekhawatiran serius di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan hak-hak pekerja.
Berdasarkan informasi awal yang diterima dari Pengurus Serikat Buruh Jawa Tengah, Aulia Hakim, dua perusahaan besar menjadi sorotan utama dalam ancaman PHK ini. PT Victoria Apparel di Kota Semarang, sebuah perusahaan dengan investasi asal China, diperkirakan berpotensi merumahkan sekitar 800 pekerjanya. Tak kalah mengkhawatirkan, PT Samwon di Kabupaten Jepara, yang didukung investor dari Korea Selatan, juga dikabarkan berencana melakukan PHK terhadap sekitar 670 pekerja. "Ini adalah informasi awal yang akan kami dalami lebih lanjut di lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/7/2026), seperti dikutip eranusantara.co.
Menanggapi ancaman serius ini, Said Iqbal menegaskan komitmennya untuk segera melaporkan perkembangan situasi ini kepada Ketua Satgas PHK, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Laporan tersebut juga akan ditembuskan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, guna memastikan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan krisis ketenagakerjaan ini. "Pemerintah harus bergerak cepat. Ribuan pekerja tidak boleh kehilangan pekerjaan, dan pada saat yang sama, perusahaan juga harus tetap bisa mempertahankan operasionalnya," tegasnya, menekankan pentingnya kehadiran negara saat dunia usaha menghadapi kesulitan dan pekerja terancam kehilangan mata pencarian.
Sebagai langkah konkret dan proaktif, Said Iqbal dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja langsung ke PT Victoria Apparel dan PT Samwon pada Senin, 27 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil perusahaan serta mencari solusi terbaik melalui dialog konstruktif dengan manajemen, perwakilan serikat pekerja, dan pemerintah daerah setempat. "Jika perusahaan masih bisa diselamatkan, maka kita harus berupaya keras untuk menyelamatkannya. Jika membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, negara harus hadir," imbuhnya, menegaskan bahwa dunia usaha harus tetap bisa berjalan, namun para pekerja juga harus terlindungi dari PHK.
Dalam proses penyelamatan perusahaan, KSPI bersama pemerintah akan mendorong berbagai alternatif sebelum PHK menjadi pilihan terakhir. Beberapa opsi strategis yang akan dibahas meliputi penyesuaian jam kerja, efisiensi biaya operasional yang tidak berkaitan langsung dengan hak normatif pekerja melalui kesepakatan bersama serikat pekerja, serta intervensi kebijakan pemerintah apabila persoalan bersumber dari biaya energi, bahan baku, maupun kondisi pasar yang tidak kondusif. Opsi merumahkan pekerja sementara juga akan dipertimbangkan jika kondisi produksi memungkinkan dan bersifat sementara. Said Iqbal mencontohkan keberhasilan intervensi pemerintah sebelumnya dalam menstabilkan harga gas industri untuk sektor keramik sebagai preseden positif yang bisa diterapkan.
Namun, jika skenario terburuk tidak dapat dihindari dan PHK massal pada akhirnya harus dilakukan, Said Iqbal menekankan bahwa seluruh hak pekerja wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. "Tidak boleh ada pesangon yang dicicil, tidak boleh ada upah proses yang tidak dibayarkan. Seluruh hak seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak harus diberikan secara penuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya, memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja tidak boleh dikorbankan.
Situasi ini menjadi ujian bagi ketahanan industri dan komitmen perlindungan pekerja di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Upaya kolaboratif dan sinergis antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja diharapkan mampu meredam badai PHK ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan buruh di masa yang penuh tantangan ini.
Editor: Rockdisc
