EraNusantara – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan adanya tekanan dari Amerika Serikat (AS) terkait penggunaan kapal Tiongkok dalam aktivitas perdagangan Indonesia. Permintaan ini muncul di tengah alotnya negosiasi dagang antara kedua negara, memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia.
Luhut menjelaskan bahwa AS secara terang-terangan meminta Indonesia untuk tidak menggunakan kapal berbendera atau buatan Tiongkok dalam pengiriman barang. "Ya bagus, saya kira memang kita juga nggak mau semua maunya dia. Misalnya, dia melarang untuk menggunakan kapal berbendera China atau buatan China," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Menanggapi permintaan tersebut, Luhut mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick. Ia menyampaikan bahwa jika Indonesia mengikuti permintaan tersebut, biaya logistik akan melonjak drastis. "Saya bilang sama Lutnick, kalau kita pakai gitu, pasti harganya mahal, dan harganya mahal ya kami nanti melanggar peraturan kami, undang-undang kami dalam negeri, itu masih jadi perdebatan juga," tegasnya.
Luhut menekankan bahwa Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan berbagai negara, termasuk Tiongkok, yang harus dihormati. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara "ecek-ecek" yang mudah didikte oleh negara lain. "Harus tegas juga menunjukkan kita bukan negara ecek-ecek. Kemudian mereka mengatakan, ya saya bilang sama mereka, ya kami punya perjanjian perdagangan sudah dengan negara-negara lain, itu juga harus kita hormati. Kita harus lihat kalau sampai itu juga melanggar, ya repot," imbuhnya.
Lebih lanjut, Luhut menyinggung perang dagang antara AS dan Tiongkok. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya serta merta mengikuti semua kemauan AS hanya karena negara tersebut berseteru dengan Tiongkok. "Dia karena berkelahi dengan China, maksudnya kita harus nurut dia. Ya nggak lah. Kita harus cari jalan keluarnya. Kita sudah menunjukkan sama dia kok, kita punya negara yang berpendirian, Presiden sudah pidato di UNGA, Presiden sudah hadir juga di perdamaian Gaza. Apa lagi? Harus dibuktikan. Kita punya dignity kok, negara yang berdaulat," pungkas Luhut.
Editor: Rockdisc
