EraNusantara – Gelombang perbincangan hangat tengah melanda ranah korporasi pelat merah, menyusul serangkaian penunjukan komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memicu sorotan tajam publik. Sejumlah nama yang ditunjuk dituding kurang relevan atau tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan inti bisnis perusahaan. Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, akhirnya angkat bicara, memberikan penjelasan yang membuka perspektif baru mengenai strategi di balik pemilihan tersebut.
Qodari menjelaskan bahwa keberagaman latar belakang para komisaris bukanlah tanpa alasan. Strategi ini justru dirancang untuk menginjeksi sudut pandang segar dan inovatif dalam upaya mengawal serta menyelaraskan agenda-agenda strategis pemerintah melalui entitas BUMN. Dengan demikian, kehadiran komisaris dari berbagai disiplin ilmu dan pengalaman diharapkan mampu memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat dewan.
Mengambil contoh dari pengalamannya sendiri saat menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN, Qodari mengakui bahwa ia tidak memiliki rekam jejak yang spesifik di bidang inti bisnis perusahaan tersebut. Namun, ia menegaskan, perannya justru krusial dalam menyumbangkan alternatif solusi dan memperkaya perspektif perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan. "Ketika kita datang dari latar belakang yang berbeda, dari luar, kita membawa perspektif baru yang sangat berharga bagi perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, dalam keterangannya belum lama ini.
Menurut Qodari, praktik penunjukan komisaris dengan latar belakang beragam adalah hal yang lumrah dan lazim terjadi, tidak hanya di lingkungan BUMN tetapi juga di korporasi swasta. Ia menggarisbawahi bahwa tugas utama seorang komisaris adalah melakukan pengawasan ketat serta menyumbangkan ide dan gagasan konstruktif kepada jajaran direksi demi pengelolaan perusahaan yang optimal.
Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa siapa pun memiliki potensi untuk menjadi komisaris asalkan memiliki dua modal fundamental: akal sehat dan niat baik. Ia meyakini bahwa individu yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN pasti telah memiliki pengalaman berharga, baik dari organisasi pemerintah maupun swasta, yang kemudian dapat mereka salurkan untuk membawa perspektif segar dalam fungsi pengawasan perusahaan. "Kalau hemat saya, kalau namanya komisaris itu sebetulnya modal dasarnya dua. Pertama, akal sehat, yang kedua, niat baik," pungkas Qodari.
Editor: Rockdisc
