EraNusantara – Kabar gembira datang bagi pengembangan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Koperasi Merah Putih (KMP) dipastikan akan menerima suntikan modal sebesar Rp 3 miliar per unit. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana tersebut lebih dari cukup untuk menopang pembangunan gerai hingga operasional koperasi. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/7/2026) malam.
Purbaya menjelaskan, modal jumbo ini bersumber dari pinjaman pemerintah kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menekankan bahwa dana Rp 3 miliar tersebut harus dialokasikan secara bijak, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk menunjang kebutuhan operasional sehari-hari. "Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional. Nanti itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank, saya tergantung mereka. Untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup karena ambil dari bank saja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka," ujar Purbaya kepada eranusantara.co.
Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa wewenang pengaturan detail penggunaan dana berada di tangan pengelola KMP. Tugas pemerintah, lanjutnya, adalah memastikan pembayaran cicilan pinjaman KMP kepada bank-bank Himbara berjalan lancar. Skemanya cukup menarik: pemerintah akan melunasi cicilan tersebut selama enam tahun, dengan mengambil 2/3 dari alokasi Dana Desa yang dikucurkan. "Kalau KDMP kan kewajiban saya adalah membayar cicilan pinjaman KDMP ke bank-bank Himbara kan, cicil 6 tahun, clear, jadi sudah ke situ. Risiko saya terbatas sekali karena sebagian kan dicicil dari uang Dana Desa, 2/3 dari Dana Desa masuk situ," terangnya.
Sementara itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memberikan rincian lebih lanjut mengenai alokasi dana Rp 3 miliar tersebut. Menurut Joao, dana per desa itu akan digunakan untuk pembangunan fisik, gerai, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional. "Untuk setiap desa itu dialokasikan Rp 3 miliar, setiap desa itu dibagi menjadi untuk pembangunan fisik, gerai dan untuk menyediakan sarana prasarana," kata Joao usai Seminar Nasional KDKMP di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
Joao menambahkan, saat ini telah disiapkan 26 jenis pengadaan barang untuk mendukung aktivitas KMP. Daftar tersebut mencakup berbagai kebutuhan esensial, mulai dari mobil pickup, truk, motor roda tiga, sistem Point of Sales (POS) yang modern, digitalisasi sistem manajemen, pemasangan CCTV, hingga pendingin ruangan (AC), yang semuanya dirancang untuk memastikan operasional koperasi berjalan optimal dan efisien.
Editor: Rockdisc
