EraNusantara – Kabar mengejutkan mengguncang sektor maritim nasional. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) galangan kapal yang telah menorehkan sejarah lebih dari satu abad, resmi dinyatakan pailit pada awal Juli 2026. Menanggapi situasi krusial ini, Danantara, melalui Chief Operating Officer (COO) Dony, angkat bicara mengenai langkah strategis yang akan diambil pihaknya. Rencananya, aset-aset vital DPS akan diambil alih dan dikonsolidasikan ke dalam PT PAL, BUMN perkapalan lainnya, sebuah manuver yang diklaim sebagai solusi paling efisien dan hemat biaya bagi negara.
Dony, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7/2026), menjelaskan bahwa konsolidasi seluruh dok kapal BUMN memang menjadi agenda prioritas pemerintah. "Asetnya kan kita ambil. Jadi mekanismenya, mekanisme itu. Tetapi asetnya akan dikonsolidasikan ke PT PAL," tegas Dony. Ia menambahkan bahwa proses pengambilalihan aset pasca-pailit ini menawarkan keuntungan signifikan, baik dari segi biaya maupun kemudahan prosedur. Pemerintah, menurut Dony, akan memastikan aset-aset strategis DPS beralih ke PT PAL untuk memperkuat kapasitas industri perkapalan nasional.
Pailitnya DPS sontak memicu reaksi keras dari kalangan pengusaha pelayaran. Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyebut kejadian ini sebagai "alarm" serius yang harus direspons cepat oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan industri. Carmelita menekankan bahwa keberadaan galangan kapal memiliki peran strategis yang tak tergantikan dalam mendukung sistem logistik nasional dan mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia. Oleh karena itu, industri ini membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak dan berkelanjutan. Ia menyoroti karakteristik unik industri galangan yang padat modal, padat karya, membutuhkan investasi jangka panjang dengan waktu balik modal yang relatif lama, serta harus memenuhi berbagai standar keselamatan dan klasifikasi internasional. "Dinamika yang dihadapi DPS menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan nasional dalam membangun industri galangan kapal yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan," ujarnya, seraya mendesak agar komitmen politik pemerintah segera diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga skema pembiayaan yang memadai.
Senada, Ketua Umum Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Anita Puji Utami, juga menyuarakan keprihatinannya mendalam. Anita melihat pailitnya DPS sebagai peringatan keras bahwa industri galangan kapal nasional tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. "Hilangnya salah satu galangan bersejarah bukan hanya persoalan satu perusahaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional yang telah dibangun selama puluhan tahun," kata Anita. Ia mengingatkan bahwa DPS bukan sekadar entitas bisnis, melainkan bagian integral dari sejarah perkembangan industri maritim Indonesia, yang telah berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia di bidang teknik perkapalan.
Anita mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan industri yang lebih berpihak pada penguatan galangan kapal nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ini mencakup kepastian proyek, ketersediaan skema pembiayaan yang kompetitif bagi perusahaan pelayaran yang membangun kapal di dalam negeri, penyediaan modal kerja bagi galangan kapal, insentif fiskal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perlindungan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Ia juga mengkritik inkonsistensi beberapa BUMN yang masih membangun atau membeli kapal dari luar negeri, padahal sebagian besar memperoleh dukungan anggaran negara.
Sebagai perbandingan, Anita mencontohkan negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang telah lebih dahulu memberikan berbagai insentif komprehensif. Dukungan tersebut meliputi insentif perpajakan, kemudahan pembiayaan, hingga bunga kredit perbankan yang kompetitif, yang secara signifikan mampu meningkatkan daya saing industri perkapalan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi dan dukungan pemerintah yang konsisten adalah kunci vital bagi keberlanjutan industri galangan kapal.
Editor: Rockdisc
