Eranusantara.co – Pemerintah Indonesia tengah bersiap melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi. Melalui pemanfaatan teknologi mutakhir, pemerintah berencana merombak total basis data penerima manfaat agar lebih akurat dan tepat sasaran. Langkah ini melibatkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang akan dikelola menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa proses digitalisasi dan penyatuan data ini sedang berjalan intensif. Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber data, melainkan melakukan pemadanan data dari berbagai sektor. Mulai dari data kependudukan dari Dukcapil, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, hingga data kepemilikan kendaraan bermotor dari Polri.
"Arahan Presiden kita jalankan roll out dari teknologi ini pada bulan Oktober ini. Semua berjalan dengan bagus. Dukcapil sangat terkoordinasi dengan kementerian lain seperti Kemendagri, Kementerian Desa, Menko PMK, Kementerian Agama, hingga Polri," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Luhut menambahkan bahwa sistem AI yang digunakan merupakan karya putra-putri terbaik bangsa. Teknologi ini memungkinkan seluruh data dari berbagai instansi untuk "berkomunikasi" satu sama lain secara otomatis. Integrasi data lintas sektor ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2026. Dengan demikian, skema penyaluran bansos menggunakan basis data baru yang lebih solid ini direncanakan mulai diberlakukan pada awal tahun 2027.
"Tahun 2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba pada kuartal pertama tahun depan, namun hal ini tetap bergantung pada keberhasilan proses integrasi hingga akhir tahun ini," tambah Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Selain menyasar bansos, transformasi data ini membawa angin segar bagi kebijakan subsidi. Luhut memberikan sinyal kuat bahwa dalam satu hingga dua tahun ke depan, pemerintah berencana mengubah skema subsidi yang selama ini berbentuk barang menjadi bantuan uang tunai (cash transfer) langsung kepada masyarakat yang berhak.
Rencana ini bertujuan agar bantuan yang diberikan langsung menyentuh kebutuhan individu tanpa melalui rantai distribusi barang yang kompleks. Luhut menegaskan bahwa rencana perubahan skema subsidi dari barang ke tunai ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Ini kan baru bansos. Ke depannya, dalam satu atau dua tahun, subsidi itu tidak lagi dalam bentuk barang, tapi langsung ke manusianya dalam bentuk tunai," tegasnya.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperbaiki klasifikasi status desil warga yang selama ini sering dikeluhkan karena dianggap kurang akurat. Dengan bantuan AI, pemutakhiran data ekonomi masyarakat akan dilakukan secara lebih presisi.
Menariknya, wacana pengalihan subsidi barang ke tunai ini sebenarnya bukanlah hal baru. Gagasan serupa pernah muncul lebih dari satu dekade lalu, terutama terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Saat itu, pemerintah sempat mendorong penggunaan e-KTP sebagai basis data agar subsidi tidak lagi diberikan dalam bentuk harga murah, melainkan transfer uang langsung kepada warga yang membutuhkan agar lebih tepat sasaran. Kini, dengan kemajuan teknologi AI, visi tersebut tampaknya akan segera menjadi kenyataan.
