Eranusantara.co – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi berskala besar senilai total sekitar Rp 31 triliun. Bantuan ini direncanakan akan digulirkan pada kuartal IV tahun 2026, menyasar jutaan keluarga dan pekerja di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional di penghujung tahun.
Pengumuman mengenai program stimulus jumbo ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melakukan rapat koordinasi penting dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9/2026). Rapat tersebut membahas secara mendalam berbagai skema bantuan yang akan disalurkan, menegaskan komitmen pemerintah baru untuk segera bertindak dalam meringankan beban rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi.
"Anggaran keseluruhan sedang disisir dan difinalisasi oleh Menteri Keuangan, namun perkiraan awal kami adalah sekitar Rp 31 triliun," ujar Airlangga, memberikan gambaran mengenai skala intervensi ekonomi yang akan dilakukan. Ia menambahkan bahwa paket stimulus ini mencakup beberapa program utama, yaitu bantuan pangan, program pembukaan rekening bagi warga negara, dan bantuan subsidi upah (BSU).
Salah satu komponen terbesar dari paket stimulus ini adalah bantuan pangan berupa beras. Pemerintah akan menyalurkan 10 kilogram beras per bulan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut, yakni dari Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran bantuan beras ini akan dilakukan sekaligus untuk efisiensi dan memastikan bantuan segera sampai ke tangan penerima.
"Bantuan pangan ini akan menjangkau 33.244.408 KPM yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4," jelas Airlangga. Untuk program bantuan beras ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 17,5 triliun. Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan beban pengeluaran rumah tangga, tetapi juga turut menjaga stabilitas harga pangan di pasaran dan menjamin ketahanan pangan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang terbukti efektif dalam mendukung daya beli pekerja. BSU kali ini akan diberikan satu kali untuk periode tiga bulan, dengan nilai Rp 300.000 per bulan, sehingga total setiap pekerja akan menerima Rp 900.000. Program ini ditujukan untuk 13,3 juta pekerja di Indonesia.
"Kebutuhan anggaran untuk BSU ini diperkirakan mencapai hampir Rp 12 triliun," kata Airlangga. Pemberian BSU ini diharapkan dapat menjadi penyangga bagi para pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi, sekaligus mendorong konsumsi domestik yang vital bagi perputaran roda perekonomian. Ini adalah langkah konkret untuk melindungi pekerja dari dampak inflasi dan memastikan mereka memiliki daya beli yang memadai.
Program lain yang juga disiapkan adalah inisiatif pembukaan rekening bagi warga negara yang berusia di atas 17 tahun. Program ini akan difokuskan pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Meskipun detail anggaran untuk program ini masih dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Keuangan, Airlangga menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dengan memiliki rekening bank, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan dan juga menjadi saluran yang efisien untuk penyaluran bantuan pemerintah di masa mendatang.
Secara keseluruhan, paket stimulus Rp 31 triliun ini mencerminkan prioritas pemerintahan Prabowo untuk segera memberikan dampak positif pada kehidupan rakyat. Dengan menyasar langsung kebutuhan dasar seperti pangan, serta memberikan dukungan finansial kepada pekerja dan mendorong inklusi keuangan, pemerintah berharap dapat menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan stabil. Seluruh program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi jutaan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2026.
