EraNusantara – Ketegangan diplomatik dan ekonomi antara Amerika Serikat dan Kanada kembali memanas. Kali ini, pemicunya adalah kepulan asap kebakaran hutan yang melanda sebagian besar wilayah AS, yang menurut Presiden Donald Trump, berasal dari kelalaian pengelolaan hutan di Kanada. Tak tanggung-tanggung, Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor tambahan sebagai kompensasi atas dampak polusi udara yang merugikan.
Dalam sebuah pernyataan tegas melalui platform Truth Social pada Jumat (18/7/2026), Trump secara eksplisit menuding pemerintah Kanada gagal dalam mengelola hutan dan semak belukar mereka. "Kami meminta pertanggungjawaban Kanada karena tidak mengelola hutan dan semak belukarnya dengan baik," tulis Trump, menegaskan bahwa "Amerika Serikat terus diserbu udara yang kotor, tercemar, dan tidak sehat. Kualitas udaranya berbahaya dan sama sekali tidak dapat diterima." Pernyataan ini bukan sekadar keluhan lingkungan, melainkan fondasi bagi potensi langkah-langkah ekonomi yang lebih keras.

Dampak dari kepulan asap ini tidak main-main. Lebih dari 100 juta penduduk di 18 negara bagian, termasuk District of Columbia, kini hidup di bawah bayang-bayang peringatan kualitas udara. Zona dengan kategori udara ‘sangat tidak sehat’ hingga ‘berbahaya’ membentang luas, dari timur laut Minnesota hingga tenggara Virginia, mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat gangguan kesehatan dan produktivitas.
Menindaklanjuti tudingannya, Trump menyatakan akan segera menghubungi Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, untuk meminta penjelasan konkret mengenai langkah-langkah mitigasi yang akan diambil. Menurutnya, insiden kebakaran hutan yang berulang setiap tahun ini bukan sekadar bencana alam, melainkan bentuk "kelalaian yang disengaja" yang telah menimbulkan kerugian finansial "miliaran dolar" bagi AS. "Biaya akibat polusi ini harus ditambahkan ke tarif yang saat ini dibayarkan Kanada," tegas Trump, menggarisbawahi niatnya untuk membebankan biaya lingkungan ini ke dalam neraca perdagangan.
Ancaman tarif ini tentu saja memperkeruh hubungan dagang kedua negara yang memang sudah lama diwarnai ketegangan. Sebelumnya, pemerintahan Trump telah berupaya keras menerapkan kebijakan tarif, bahkan mencari dasar hukum alternatif setelah Mahkamah Agung AS membatasi kewenangan daruratnya. Kanada sendiri bukan target baru bagi kritik Trump; ia kerap menuduh Kanada melakukan praktik perdagangan kayu yang tidak adil dan "mencuri" lapangan kerja di industri otomotif AS. Meskipun banyak produk Kanada sempat terlindungi oleh perjanjian dagang USMCA yang dinegosiasikan Trump pada masa jabatan pertamanya, awal bulan ini pemerintahan AS memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian tersebut dalam bentuknya yang berlaku saat ini, membuka jalan bagi potensi renegosiasi atau bahkan pembatalan yang lebih luas. Langkah ini diperkirakan akan memicu perdebatan sengit di kancah internasional dan memiliki implikasi serius terhadap dinamika ekonomi regional.
Editor: Rockdisc