Eranusantara.co – Muhammad Saleh Mustafa, yang baru saja mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), langsung tancap gas dengan menggarisbawahi prioritas utama yang akan menjadi fokus kerjanya. Dalam sebuah pernyataan yang lugas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026), Saleh menegaskan bahwa kedaulatan pangan merupakan pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan. Tak hanya itu, ia juga secara terang-terangan menyatakan perang terhadap praktik mafia di sektor pertanian yang selama ini merugikan petani dan konsumen.
Kedaulatan pangan, menurut Saleh, bukan sekadar retorika, melainkan fondasi utama ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan mulia ini, pemerintah akan secara serius mengkaji potensi pembukaan lahan-lahan pertanian baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menjamin pasokan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, upaya pembukaan lahan baru ini tentu akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Selain ekspansi lahan, Saleh juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan petani. Ia menyadari bahwa petani adalah garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, berbagai program dan kebijakan akan diarahkan untuk memperbaiki nasib mereka, mulai dari akses terhadap modal, teknologi pertanian modern, benih dan pupuk berkualitas, hingga jaminan harga jual yang adil. Peningkatan kualitas hidup petani diharapkan akan memicu semangat mereka untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada stabilitas pangan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Saleh Mustafa juga tak segan-segan melontarkan peringatan keras kepada para pelaku mafia di sektor pertanian. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik ilegal yang merusak tatanan pasar dan merugikan petani serta konsumen tidak akan ditoleransi. "Namanya juga mafia, bro. Harusnya kita kedepankan hukumlah. Jadi mafia kan nggak bagus, kita hukum lah," tegasnya dengan nada serius, menunjukkan komitmennya untuk memberantas akar masalah yang kerap menghambat kemajuan pertanian.
Mafia pertanian seringkali beroperasi dengan memanipulasi harga input pertanian seperti pupuk dan benih, mengendalikan jalur distribusi, atau bahkan menimbun komoditas untuk menciptakan kelangkaan buatan. Praktik-praktik kotor ini tidak hanya mencekik petani dengan biaya produksi yang tinggi dan harga jual yang rendah, tetapi juga membebani konsumen dengan harga pangan yang melambung tinggi. Kehadiran mafia ini menciptakan distorsi pasar yang serius, menghambat investasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.
Wamentan Saleh menekankan bahwa setiap tindakan penindakan terhadap dugaan mafia akan dilakukan secara profesional dan berdasarkan bukti yang kuat. Ia tidak ingin ada proses hukum yang berjalan tanpa dasar yang jelas, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. "Ya namanya hukum ya kan harus ditegakkan berdasarkan bukti. Jadi juga jangan main tanpa bukti ya, harus ada penyelesaian berdasarkan bukti-bukti yang ada," jelasnya, mengindikasikan bahwa Kementerian Pertanian akan bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan data dan fakta yang valid.
Komitmen Muhammad Saleh Mustafa untuk mengejar kedaulatan pangan dan memberantas mafia pertanian ini menjadi angin segar bagi sektor yang vital ini. Dengan visi yang jelas dan tekad yang kuat, diharapkan sektor pertanian Indonesia dapat bangkit, memberikan kesejahteraan bagi para petani, dan menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat. Tantangan memang besar, namun semangat untuk mewujudkan pertanian yang berdaulat dan bersih dari praktik ilegal telah dinyalakan.
