EraNusantara – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membuat gebrakan dengan menyerukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan tegas ini disampaikan usai memberikan arahan kepada perusahaan pelat merah dan BPI Danantara di JCC Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025). Prabowo menekankan pentingnya profesionalisme dan meritokrasi dalam pemilihan direksi BUMN, menolak keras praktik nepotisme dan politik praktis.
Dalam arahannya, Prabowo secara gamblang menyatakan penolakan terhadap penunjukan direksi BUMN berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta afiliasi politik. "Jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik," tegas Prabowo. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah individu-individu terbaik bangsa yang berkomitmen bekerja keras untuk rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Prabowo menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, karakter, dan integritas seluruh direksi BUMN. Direksi yang terbukti malas, melakukan praktik koruptif, atau menyalahgunakan wewenang, akan segera diganti. "Kalau dia tidak berprestasi, malas-malasan, melakukan praktik yang tidak benar dan menyalahgunakan wewenang, saya minta diganti," tegasnya.
Sebagai solusi, Prabowo mendorong promosi internal bagi talenta-talenta berbakat di lingkungan BUMN. Namun, jika diperlukan, pemerintah tidak akan ragu untuk merekrut ahli dan profesional dari luar untuk mengisi posisi-posisi kunci. "Yang baik dari bawah di dalam bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Harus yang profesional," pungkas Prabowo. Langkah tegas ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMN demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Editor: Rockdisc
