Eranusantara.co – Kenaikan harga daging ayam ras belakangan ini menjadi salah satu pemicu inflasi nasional, dipicu oleh meningkatnya permintaan, terutama akibat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah, serta tingginya biaya pakan ternak. Menanggapi fluktuasi harga yang berpotensi membebani masyarakat, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah proaktif dengan memberikan bantuan subsidi biaya distribusi kepada pemerintah daerah yang bukan sentra produksi daging ayam.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, dalam keterangannya pada Senin (5/10/2026) mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan ini telah menyebabkan kenaikan harga di beberapa daerah, meskipun secara umum masih dalam batas wajar dan tidak merata di seluruh wilayah. "Jadi begini, ini ada kebutuhan semakin banyak, mungkin dalam bulan-bulan terakhir terjadi kenaikan, tapi masih harga yang wajar, masih di batasnya, tidak secara keseluruhan. Di daerah pun masih banyak yang murah. Hanya tempat-tempat tertentu saja yang mungkin produsen ayamnya kurang," jelas Hermawan.
Menurut Hermawan, salah satu kendala utama yang kerap dihadapi pemerintah daerah dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis adalah tingginya biaya angkut dari daerah produsen. Terlebih lagi bagi daerah yang tidak memiliki produksi ayam yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, Bapanas siap mengalokasikan anggaran untuk subsidi biaya angkut distribusi.
"Untuk angkutan distribusi, kita bisa subsidi dari Bapanas, supaya penyerapan produksi dari tempat produsen yang lebih, bisa menyebar ke seluruh daerah. Bapanas memastikan bahwa mana daerah yang kurang (pasokan) akan disuplai dari daerah-daerah yang produsen. Kita anggaran masih ada," tegas Hermawan, menekankan komitmen Bapanas dalam menjamin pemerataan pasokan.
Volatilitas harga daging ayam ras bukanlah hal baru. Komoditas ini sempat mengalami deflasi signifikan pada April 2026, mencapai 6,20%, dan berlanjut pada Mei 2026 dengan angka 3,83%. Periode deflasi ini tentu saja berdampak negatif pada kesejahteraan peternak unggas di dalam negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani unggas sempat menurun drastis setelah Maret 2026 yang mencapai 138,19. Angka tersebut kemudian turun menjadi 132,22 pada April 2026, dan kembali merosot ke 130,57 pada Mei 2026. Penurunan berlanjut pada Juni dan Juli 2026, masing-masing menjadi 127,23 dan 127,02. Namun, pada Agustus dan September 2026, indeks harga mulai menguat kembali menjadi 132,43 dan 134,99, menunjukkan adanya pemulihan.
Hermawan menambahkan, "Untuk daerah-daerah yang produksinya kecil, kemudian mengalami kenaikan harga, kita imbau supaya pemerintah daerah meminta kepada kami untuk subsidi masalah distribusinya. Mereka terkendala biasanya (karena) distribusinya mahal."
Dari sisi ketersediaan, proyeksi stok daging ayam ras hingga akhir tahun 2026 diperkirakan masih cukup melimpah, mencapai 1 juta ton. Angka ini didasarkan pada stok awal tahun 2026 sebesar 200 ribu ton, ditambah estimasi produksi dalam negeri setahun yang diperkirakan mencapai 4,7 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional diproyeksikan sekitar 3,9 juta ton. Upaya stabilisasi ini juga didukung melalui pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan.
Langkah ini sejalan dengan arahan Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, agar jajarannya terus mengawal ketersediaan jagung pakan bagi peternak. Program SPHP jagung pakan tahap pertama untuk tahun 2026 telah dimulai sejak awal Mei lalu, dengan total kuota salur ditetapkan sebanyak 213,2 ribu ton, yang diperuntukkan bagi kelompok peternak skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
Hingga 2 Oktober, realisasi penyaluran SPHP jagung pakan telah mencapai 71,36% dari total target tahap pertama dan kedua yang sebesar 241,2 ribu ton. Secara kuantitas, sebanyak 172,1 ribu ton jagung pakan telah diakses oleh peternak yang tersebar di 29 provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah peternak penerima tertinggi mencapai 3.690 peternak, diikuti oleh Jawa Tengah dengan 2.017 peternak. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan, demi kesejahteraan peternak dan konsumen.
