EraNusantara – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan sebuah realitas mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), Prabowo menyoroti kompleksitas administrasi yang tidak hanya membebani, tetapi juga memaksa sebagian masyarakat miskin untuk mengeluarkan uang demi mendapatkan hak mereka.
"Sebelumnya, untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp 150.000," ungkap Prabowo. Ia menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat ditoleransi. "Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin," tambahnya, menunjukkan komitmen kuatnya untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat rentan.
Menanggapi permasalahan ini, pemerintah, melalui laporan dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), tengah gencar mengimplementasikan program digitalisasi bansos. Inisiatif ini telah menjangkau 43 kabupaten dan kota di 26 provinsi, dengan sekitar 1 juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga. Proses pendaftaran kini dilakukan secara gratis dan langsung (real-time), sebuah capaian signifikan yang disebut Prabowo sebagai "manfaat langsung dari digitalisasi."
Namun, Prabowo menekankan bahwa Indonesia harus melangkah lebih jauh. Ia memimpikan sebuah sistem data terintegrasi yang mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan, semuanya dengan perlindungan keamanan yang kuat. "Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi," tegasnya. Dengan sistem yang akurat, target 0% kemiskinan ekstrem diyakini akan jauh lebih mudah dicapai.
Selain digitalisasi bansos, pemerintah juga telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di 313 kabupaten dan kota. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat mengakses hingga 150 jenis layanan administrasi dalam satu lokasi, memangkas antrean panjang dan kebutuhan berpindah-pindah kantor. "Ini kemajuan, tapi seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital," ujar Prabowo, menggarisbawahi urgensi transformasi digital menyeluruh.
Visi besar Prabowo adalah mewujudkan pemerintahan digital kelas dunia, di mana teknologi menjadi jembatan bagi pemerintah untuk melayani rakyat secara efektif dan efisien. "Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam, rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi," pungkasnya, menandai era baru pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif, seperti dilansir eranusantara.co.
Editor: Rockdisc
