EraNusantara – Jakarta. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah strategis dengan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah. Keputusan ini bukan sekadar jeda, melainkan momentum krusial untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk audit mendalam terhadap seluruh dapur yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, menjelaskan bahwa jeda ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk menata ulang program secara komprehensif. "Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih baik, lebih rapi," ujar Agustina usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Konfirmasi dari Agustina mempertegas bahwa penghentian ini bersifat sementara, khusus selama masa libur sekolah. "Iya, stop. Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," katanya, menekankan fokus pada perbaikan fundamental.
Audit dapur, menurut Agustina, hanyalah salah satu pilar dari serangkaian langkah perbaikan yang digagas BGN. Selain meninjau kualitas dan standar operasional dapur, BGN juga akan melakukan transformasi menyeluruh pada tata kelola internal, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penyempurnaan sistem pendataan penerima manfaat. Akurasi data menjadi krusial, tegasnya, untuk memastikan setiap kebijakan intervensi gizi benar-benar tepat sasaran. "Tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas," imbuhnya, dikutip dari eranusantara.co.
Guna memperkuat basis data, BGN juga telah memulai koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki rekam jejak data penerima manfaat. Langkah ini vital untuk menyempurnakan validitas data sebelum program dilanjutkan. Lebih jauh, BGN juga sedang merancang "refocusing" atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG. Kebijakan ini bertujuan agar intervensi gizi menjadi lebih efektif dan efisien, dengan memprioritaskan kelompok yang paling rentan dan membutuhkan, sekaligus mengoptimalkan alokasi anggaran negara.
Agustina menegaskan, prioritas utama BGN adalah memastikan bahwa penerima manfaat program benar-benar sesuai dengan target yang ditetapkan. Penataan dan perbaikan dapur, meskipun penting, dipandang sebagai konsekuensi logis dari kebijakan penajaman sasaran tersebut. "Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang," tutupnya, memberikan gambaran jelas mengenai arah kebijakan BGN.
Editor: Rockdisc