EraNusantara – Lembaga pemeringkat kredit global terkemuka, S&P Global Ratings, kembali mengukuhkan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek, dengan prospek ‘Stabil’. Keputusan penting ini, yang diumumkan melalui publikasi Research Update berjudul "Indonesia Ratings Affirmed At ‘BBB/A-2’; Outlook Stable", secara tegas menempatkan Indonesia dalam kategori ‘investment grade’, sebuah pengakuan krusial di mata komunitas finansial internasional.
Dalam laporannya, S&P menyoroti beberapa pilar utama yang menopang peringkat solid Indonesia. Mereka menilai prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang dijalankan secara hati-hati dan prudent, serta beban utang eksternal neto dan utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara sekelas, menjadi faktor krusial yang menjaga stabilitas peringkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyambut baik afirmasi ini, menyebutnya sebagai cerminan nyata kepercayaan komunitas internasional terhadap arah kebijakan ekonomi yang diusung pemerintah. "Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil ini adalah pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Airlangga dalam keterangan tertulisnya pada Senin (13/7/2026). Ia menambahkan, di tengah gejolak global yang meningkat, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, dan memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. "Ini menjadi sinyal positif bagi para investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh," tegasnya.
S&P sendiri memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Secara spesifik, pertumbuhan riil diperkirakan mencapai 5,1% pada tahun 2026 dan rata-rata 4,9% pada periode 2026-2029. Kinerja impresif pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% secara tahunan pada triwulan I-2026 dinilai sebagai katalis positif, yang didorong oleh belanja pemerintah dan akselerasi pencairan anggaran. Diperkirakan, PDB per kapita Indonesia akan menyentuh angka sekitar USD5.200 pada tahun 2026.
Dari sisi fiskal, komitmen pemerintah untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3% PDB menjadi salah satu penopang utama outlook stabil. Rekam jejak pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dinilai S&P sebagai faktor penting yang menunjang kelayakan kredit Indonesia. Kinerja penerimaan negara juga patut diacungi jempol. Dalam lima bulan pertama tahun 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh signifikan sebesar 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pemulihan administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta penguatan penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.
Lembaga pemeringkat tersebut juga memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus devisa ekspor. Ini dilakukan melalui penguatan pengelolaan sektor komoditas, termasuk penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing yang merugikan. Kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) juga dipandang strategis untuk memperkuat posisi eksternal Indonesia secara berkelanjutan.
Di ranah moneter, S&P mengakui independensi operasional Bank Indonesia yang kuat dan kemampuannya menjaga inflasi tetap terkendali. Bauran kebijakan moneter yang adaptif serta fleksibilitas nilai tukar dinilai memberikan ruang penyesuaian yang memadai dalam menghadapi tekanan eksternal. Sementara itu, risiko pada sektor keuangan tetap terjaga dengan aset perbankan yang berada di bawah 60% PDB.
S&P menggarisbawahi bahwa peluang peningkatan peringkat Indonesia tetap terbuka lebar. Hal ini dapat terwujud apabila terjadi penguatan struktural pada indikator fiskal dan eksternal, seperti penyempitan defisit anggaran mendekati 2% PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar yang terjaga.
Menutup pernyataannya, Airlangga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. "Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi," pungkasnya.
Editor: Rockdisc
