EraNusantara – Kesejahteraan para nelayan di Indonesia berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini bukan sekadar asumsi, melainkan tercermin jelas dari data desil dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menunjukkan angka-angka memprihatinkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, atau akrab disapa Zulhas, menegaskan bahwa mayoritas nelayan Indonesia masuk dalam kategori desil 1, dengan NTN hanya mencapai 103. Angka ini menempatkan mereka sebagai kelompok masyarakat termiskin di negeri ini.
Dalam pernyataannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, baru-baru ini, Zulhas secara gamblang menyatakan, "Nelayan kita itu termasuk desil satu, nilai tukarnya 103. Jadi yang paling miskin itu nelayan." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi penanganan masalah kemiskinan di sektor kelautan yang tak bisa lagi ditunda.
Zulhas menyoroti bahwa kondisi kemiskinan ini membuat nelayan lokal kesulitan untuk sepenuhnya menguasai dan memanfaatkan potensi laut Indonesia. Ironisnya, di tengah keterbatasan nelayan domestik, kekayaan sumber daya laut kita justru menjadi sasaran empuk pencurian oleh nelayan-nelayan asing. Ia menyebutkan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Tiongkok sebagai pelaku utama penjarahan ini.
Menurut data yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat penjarahan ikan oleh pihak asing ini mencapai angka fantastis. "Ikan kita itu rata-rata per tahun dicuri Rp 200 triliun lebih," ungkap Zulhas, mengutip informasi dari kementerian terkait. Angka ini menunjukkan betapa masifnya kerugian ekonomi yang diderita Indonesia setiap tahunnya, yang seharusnya bisa dinikmati oleh nelayan lokal.
Menyikapi situasi genting ini, Zulhas menegaskan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sektor kelautan dan perikanan kini ditempatkan sebagai prioritas utama, didorong untuk mencapai kesejajaran dengan sektor-sektor strategis lainnya. Salah satu target konkretnya adalah peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN) melalui inisiatif ambisius bernama Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program KNMP dirancang secara komprehensif, mencakup penyediaan berbagai fasilitas esensial. Ini termasuk pembangunan balai lelang modern, peningkatan akses terhadap kapal yang memadai, ketersediaan cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, bengkel perbaikan, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang mudah dijangkau. Fasilitas-fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah bagi nelayan.
Zulhas optimis bahwa 5.000 unit KNMP akan rampung dan beroperasi penuh pada akhir tahun 2029. "Ini adalah prioritas agar kemiskinan yang dialami oleh nelayan bisa dikejar, dipercepat," tutupnya, menekankan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mengangkat harkat dan martabat nelayan Indonesia dari jurang kemiskinan dan memastikan kedaulatan ekonomi di perairan sendiri.
Artikel ini disadur dari eranusantara.co.
Editor: Rockdisc
