EraNusantara – Komitmen tanpa kompromi terhadap praktik ilegal kembali ditegaskan oleh Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Dalam sebuah pernyataan yang menggarisbawahi kesinambungan upaya penegakan hukum, Menkeu Suahasil secara eksplisit meminta Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, untuk tidak sedikit pun mengendurkan intensitas penindakan terhadap berbagai aktivitas yang melanggar hukum. Ini merupakan sinyal kuat dari Kementerian Keuangan bahwa perang melawan penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya akan terus diperkuat di bawah kepemimpinannya.
Fokus utama penindakan ini, salah satunya, adalah peredaran rokok ilegal yang kerap merugikan negara dari sektor penerimaan cukai. Menkeu Suahasil, yang berbicara di hadapan publik dan jajaran pejabat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (14/9/2026), secara langsung menyoroti isu tersebut. "Yang soal rokok ilegal, saya yakin Pak Jaka ada ya, tadi Pak Jaka ada pakai baju putih Pak. Pak Jaka gempur terus, sepakat, ya kan?" ujarnya, disambut anggukan persetujuan dari audiens, menandakan dukungan penuh terhadap mandat tersebut.
Menkeu Suahasil lebih lanjut mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah kepemimpinan Djaka Budhi Utama. Menurutnya, upaya penindakan terhadap kegiatan ilegal telah menunjukkan peningkatan signifikan dan akan terus diperkuat. "Pak Jaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus," tegas Suahasil, memberikan sinyal jelas bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum di sektor kepabeanan dan cukai.
Penekanan Suahasil tidak hanya terbatas pada rokok ilegal. Ia menekankan bahwa mandat penindakan Bea Cukai mencakup spektrum yang lebih luas dari berbagai aktivitas ilegal yang merugikan perekonomian negara dan harus ditangani secara serius. "Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani," pungkasnya, menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang bersih, adil, dan patuh hukum, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Editor: Rockdisc
