EraNusantara – Badan Pusat Statistik (BPS) secara tegas menjamin bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan sama sekali dengan upaya penarikan pajak dari masyarakat. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, bahkan secara langsung memastikan kerahasiaan data yang disetorkan oleh warga kepada petugas di lapangan. Penegasan ini disampaikan Amalia usai mendata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Rumah Dinasnya, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/8/2026).
"Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," ujar Amalia kepada awak media setelah proses sensus. Pernyataan ini diharapkan dapat menepis kekhawatiran publik terkait tujuan sebenarnya dari sensus berskala nasional ini, yang kerap kali disalahpahami sebagai instrumen pengumpul data untuk kepentingan fiskal.
Guna mempermudah partisipasi, Amalia juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki opsi untuk berpartisipasi secara mandiri. BPS telah menyiapkan kuesioner daring (online) yang dapat diisi langsung oleh warga. Untuk mendapatkan tautan situs web pengisian kuesioner ini, masyarakat cukup memintanya kepada petugas sensus yang datang berkunjung. "Untuk yang masyarakat, yang memang ingin mengisi secara mandiri, kami juga sudah siapkan kuesioner online dengan link-nya nanti bisa dimintakan kepada para petugas yang datang, supaya kalau ingin mengisinya sendiri tidak perlu ditanyakan oleh petugas," jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri diketahui berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebelumnya, Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, juga telah memberikan penegasan serupa. Sonny secara khusus menyoroti bahwa sensus ini bukan ditujukan untuk mengejar pajak dari para pelaku usaha rumahan, melainkan untuk memahami dinamika ekonomi yang semakin kompleks.
"Karena sekarang aktivitas ekonomi itu batasnya antara bangunan fisik dan rumah itu semakin nggak jelas kan. Orang bisa beraktivitas. Bukannya kita mau ngejar-ngejar urusan pajak, bukan, ini kan urusan statistik," ungkap Sonny dalam sebuah acara yang dikutip eranusantara.co. Ia menambahkan, sensus ini krusial untuk mendata beragam aktivitas ekonomi yang kini banyak dilakukan dari rumah, mencerminkan pergeseran pola bisnis dan pekerjaan di era modern.
BPS menargetkan dua kelompok responden utama dalam sensus ini. Pertama adalah para pelaku usaha yang umumnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan beroperasi di bangunan fisik yang jelas. Kedua adalah keluarga, di mana petugas akan mendatangi rumah-rumah untuk mendata aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam lingkup keluarga tersebut. "Populasi yang kita kejar, yang pertama adalah para pelaku usaha, memang mereka biasanya punya Nomor Induk Berusaha (NIB), punya bangunan fisik yang jelas. Dan yang satunya adalah keluarga, jadi kita datangi keluarga-keluarga untuk mendata ekonomi yang ada di dalam keluarga," pungkas Sonny, menegaskan bahwa data ini fundamental untuk perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa depan.
Editor: Rockdisc
