EraNusantara – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan secara resmi mengambil alih pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari PT Danantara. Proses serah terima ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 September mendatang, meskipun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pihaknya masih intensif membahas skema terbaik untuk menyelesaikan kewajiban finansial tersebut.
"Kami masih dalam tahap diskusi, namun yang jelas penyerahan pengelolaan utang ini akan dilakukan pada 15 September," ujar Purbaya di kantornya di Jakarta, seperti dikutip eranusantara.co pada Minggu (30/8/2026). Ia menambahkan, penyelesaian utang Whoosh ini akan melibatkan Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah naungan Kemenkeu.
Purbaya menjelaskan lebih lanjut bahwa kemungkinan dua SMV akan ditugaskan untuk mengelola aspek finansial Whoosh. "Kami sedang menggodok bentuk yang paling sesuai, melibatkan beberapa SMV dari Kemenkeu. Bisa jadi dua SMV, baik yang skalanya kecil maupun besar, tergantung skema yang paling pas," imbuhnya, mengisyaratkan fleksibilitas dalam pendekatan yang akan diambil.
Wacana pengambilalihan skema pengelolaan Kereta Cepat oleh Kemenkeu sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, COO BPI Danantara, Dony Oskaria, telah menyebutkan opsi ini sebagai salah satu solusi yang dibahas pemerintah untuk mengatasi permasalahan proyek Whoosh.
"Ya, ini kemungkinan besar akan terjadi. Kami sedang dalam proses finalisasi, karena ada beberapa skema yang harus dipertimbangkan matang-matang. Saya akan memberikan pembaruan setelah final, agar tidak menimbulkan kehebohan," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/4/2026) lalu. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN itu menargetkan semua opsi penyelesaian, termasuk pengambilalihan oleh Kemenkeu, akan rampung dalam satu hingga dua bulan sejak April.
Mengenai nasib konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, hingga PTPN, Dony enggan memberikan detail spesifik. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan setiap BUMN bekerja sesuai porsi dan keahlian intinya. Sebagai contoh, WIKA yang sebelumnya terlibat dalam konsorsium, akan difokuskan kembali pada bisnis kontraktornya, tidak lagi mengurus operasional kereta cepat.
Saat ini, konsorsium BUMN Indonesia tersebut memegang 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), entitas pengelola Whoosh, sementara 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan Tiongkok. Langkah Kemenkeu ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan stabilitas finansial bagi proyek strategis nasional ini, sekaligus menata ulang peran BUMN agar lebih fokus pada kompetensi inti masing-masing.
Editor: Rockdisc
