Eranusantara.co – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah besar untuk mempercepat inklusi keuangan nasional melalui program pembukaan rekening bank secara gratis bagi masyarakat. Program ambisius ini menyasar warga negara yang telah memasuki usia produktif, yakni 17 tahun ke atas, namun hingga saat ini belum memiliki akses ke layanan perbankan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa langkah ini didasari oleh temuan data dari Danantara yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam kepemilikan rekening di tanah air. Berdasarkan data tersebut, tercatat baru sekitar 170 juta warga Indonesia yang telah memiliki rekening bank. Angka ini menunjukkan masih ada jutaan penduduk usia dewasa yang belum tersentuh layanan keuangan formal.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Tito menyarankan agar pemerintah menggunakan basis data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai instrumen penyaringan utama. Menurutnya, Dukcapil memiliki keunggulan data yang sangat komprehensif. Saat ini, sekitar 98 persen penduduk Indonesia telah terdata secara lengkap, mencakup identitas wajah, sidik jari, nama lengkap, alamat, hingga status kependudukan yang valid.
"Kami menyarankan penggunaan data Dukcapil agar proses penyaringan bisa dilakukan dengan sangat cepat. Dengan data tersebut, kita bisa melakukan verifikasi secara by name, by address, bahkan hingga ke tingkat desa," ujar Tito Karnavian dalam sebuah acara di JCC Senayan, Jakarta.
Tito menjelaskan bahwa melalui proses rekonsiliasi data antara Dukcapil dan sektor perbankan, pemerintah dapat mengidentifikasi secara presisi siapa saja individu yang sudah berusia 17 tahun ke atas namun belum memiliki rekening. Metode ini dianggap krusial agar distribusi bantuan dan pembukaan rekening tidak hanya berdasarkan sampel, melainkan data riil yang bisa dipecah hingga ke level provinsi, kabupaten, hingga kota.
Rencana ini bukan sekadar pembukaan rekening tanpa isi. Pemerintah juga berencana memberikan stimulus berupa saldo awal sebesar Rp50.000 bagi setiap warga yang terdaftar dalam program ini. Langkah ini diharapkan dapat memicu kebiasaan menabung dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di tingkat akar rumput.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa rencana ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp3,8 triliun. Anggaran ini diproyeksikan untuk menutupi biaya pembukaan rekening serta pemberian saldo awal bagi jutaan warga yang menjadi target.
Program pemberian rekening gratis dan saldo awal ini ditargetkan mulai dapat diimplementasikan pada tahun depan. Dengan integrasi data kependudukan yang kuat, pemerintah optimis dapat menekan angka masyarakat yang belum tersentuh perbankan (unbanked) secara signifikan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui inklusi keuangan yang lebih merata.
