Eranusantara.co – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) secara resmi mengajak seluruh sektor dunia usaha, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga perusahaan swasta nasional, untuk menyelaraskan program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka dengan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah pedesaan yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria, menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui dana CSR sangat krusial untuk mendukung pembangunan di lebih dari 75.000 desa yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Menurutnya, visi pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sangat menitikberatkan pada penguatan kawasan perdesaan sebagai fondasi ekonomi bangsa.
"Bapak Presiden sangat peduli terhadap percepatan pembangunan bangsa melalui pembangunan desa. Hampir semua program strategis beliau menyasar masyarakat di perdesaan. Contohnya seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa," ujar Ahmad Riza Patria dalam acara CSR & PDB Awards 2026 di Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026).
Ahmad menjelaskan bahwa pemerintah tengah menggerakkan berbagai program prioritas di desa, di antaranya adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penyediaan pupuk murah, hingga kebijakan penetapan harga beli gabah dan jagung yang kompetitif. Semua kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.
"Jika daya beli masyarakat desa meningkat, maka ekonomi akan berputar. Oleh karena itu, kami mendorong partisipasi aktif dunia usaha agar program CSR mereka dapat memperkuat ekosistem program prioritas pemerintah tersebut," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa sinergi ini bukan hanya menguntungkan warga, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan melalui penguatan ekonomi lokal dan pengembangan UMKM.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Indonesia Social Sustainability Forum (ISSF), Sudarmanto, menyatakan bahwa mayoritas program CSR yang dijalankan oleh anggota ISSF saat ini sebenarnya sudah mulai bersinergi dengan agenda nasional, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Sudarmanto memberikan contoh nyata implementasi CSR yang sejalan dengan visi pemerintah, seperti program pengentasan stunting di Maluku Utara serta program pemberdayaan perempuan untuk menjadi penggerak ekonomi melalui sektor UMKM.
Meski demikian, ia mengakui bahwa jangkauan pendampingan CSR saat ini masih belum mencakup seluruh desa di Indonesia. Dengan jumlah anggota ISSF yang terbatas, tantangan geografis dan luasnya wilayah Indonesia menjadi pekerjaan rumah besar. "Kami terus bersemangat untuk memotivasi perusahaan agar memberikan kontribusi nyata, demi mewujudkan fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan dari unit terkecil, yaitu desa," pungkas Sudarmanto.
