EraNusantara – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap rencana besar untuk merevolusi cara penganggaran negara di tahun 2026. Bukan sekadar perubahan biasa, ini adalah perombakan total yang berfokus pada prioritas nasional dan arahan Presiden. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, secara tegas menyatakan perlunya perubahan paradigma dalam menyusun anggaran.
Suahasil menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan bottom-up yang selama ini diterapkan. "Kita harus berubah," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026, Senin (5/5/2025). "Programnya yang duluan, bukan operasionalnya. Mau bikin program apa, di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program."
Langkah ini bertujuan agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan baru ini, Bappenas akan berperan sebagai koordinator utama dalam menyatukan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyusun program prioritas. Program-program seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan lainnya, harus memiliki rincian belanja operasional dan non-operasional yang jelas.
Suahasil juga mengajak seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk meninggalkan kebiasaan lama (business as usual) dan beralih ke cara kerja yang lebih sinergis, efektif, dan berorientasi pada hasil. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 diharapkan menjadi pedoman bagi perubahan ini. RKP sendiri merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBN 2026, bersama dengan dokumen Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Kedua dokumen ini akan dibahas lebih lanjut dengan DPR RI mulai 20 Mei 2025.
Prioritas pembangunan dalam RKP 2026 mencakup lima direktif Presiden dan program-program lain yang terukur dan berdampak. Fokus utama meliputi kedaulatan pangan dan energi (optimalisasi Bulog, lumbung pangan, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, SPAM terintegrasi, pengelolaan sampah); ekonomi produktif dan inklusif (program pendidikan dan kesehatan seperti MBG, renovasi sekolah, percepatan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, Sekolah Rakyat); deregulasi dan kepastian hukum; pertahanan semesta; serta percepatan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi, pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah, koperasi desa/kelurahan merah putih), dan fiskal adaptif serta stabilitas makroekonomi. Perubahan besar ini diharapkan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
Editor: Rockdisc
