EraNusantara – Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi bahwa usulan pembatalan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sedang dalam tahap pembahasan serius. Perombakan yang dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat Menkeu ini kini menjadi sorotan setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama secara tegas meminta agar keputusan tersebut ditinjau ulang.
"Sudah itu, lagi dibicarakan kayaknya," ujar Suahasil singkat saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026), seperti dikutip eranusantara.co. Ia memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai kemungkinan pembatalan atau isu adanya "nama-nama ajaib" yang disebut Bimo, menekankan pentingnya menunggu keputusan final. "Nanti aja, kalau sudah jadi," tambahnya, menunjukkan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi yang masih dalam proses internal.
Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sempat menyebut perombakan tersebut sebagai "rotasi biasa". Namun, ia kemudian membuka tabir di balik permintaan pembatalan. Bimo mengungkapkan bahwa dalam perombakan yang terjadi pada Kamis, 10 September 2026, terdapat sejumlah individu yang masuk tanpa melalui proses penilaian assessment talent management yang seharusnya.
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management," jelas Bimo usai International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9). Keberadaan "nama-nama ajaib" ini, menurut Bimo, telah menimbulkan sinyal negatif dan ketidakadilan bagi para pegawai yang telah berjuang keras mengikuti seluruh tahapan seleksi dan pengembangan talenta. Proses talent management sendiri merupakan pilar penting dalam memastikan profesionalisme dan meritokrasi di lingkungan birokrasi.
Atas dasar itulah, Bimo bersama Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea Cukai, merasa perlu untuk meminta penundaan atau pembatalan perombakan tersebut. "Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegasnya, menyoroti dampak pada moral dan motivasi pegawai.
Perombakan yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa kala itu menyasar ratusan pejabat, mayoritas di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Lingkup perombakan mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, hingga Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kementerian Keuangan. Kini, bola panas pembatalan ada di tangan Menkeu Suahasil Nazara, dengan harapan keputusan yang diambil dapat menjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam sistem kepegawaian Kementerian Keuangan, khususnya di dua direktorat jenderal vital tersebut.
Editor: Rockdisc
