EraNusantara – Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru saja dilantik, Sudaryono, dengan tegas menyatakan bahwa wewenang untuk menghentikan atau membubarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sama sekali tidak berada di bawah lingkup tanggung jawab BGN. Ia menekankan bahwa program ambisius ini merupakan sebuah ‘tender politik’ dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang telah digaungkan sejak masa kampanye. Pernyataan lugas ini disampaikan sebagai respons terhadap gelombang kritik dan desakan untuk menghentikan MBG yang terus bergulir.
Alih-alih fokus pada penghentian, Sudaryono menegaskan prioritas utama BGN adalah pada perbaikan tata kelola dan mekanisme pelaksanaan program agar lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Sebagai nakhoda baru BGN yang baru saja dipercayakan oleh Presiden Prabowo, ia berkomitmen penuh pada misi tersebut.
Di kantor BGN, Jakarta Pusat, Sudaryono secara eksplisit menyampaikan, "Jika ada yang mengatasnamakan kritik, namun esensinya adalah desakan untuk menghentikan atau membubarkan MBG, bahkan sampai membubarkan BGN, saya rasa itu bukan kritik konstruktif. Bukan ranah kami untuk mengambil keputusan sebesar itu. Program Makan Bergizi ini adalah tender politik Presiden Prabowo." Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (22/7/2026), memberikan gambaran jelas mengenai batasan wewenang BGN.
Sudaryono lebih lanjut menguraikan bahwa konsep MBG telah matang dan dirancang jauh sebelum Prabowo Subianto resmi terpilih sebagai kepala negara. Oleh karena itu, BGN saat ini memusatkan perhatian pada optimalisasi pelaksanaan program agar berjalan lancar dan tepat sasaran. "Program ini direncanakan jauh-jauh hari, disampaikan pada momen kampanye, dan setelah beliau terpilih menjadi Presiden, fokus kami adalah pada perbaikan tata kelola untuk menyediakan gizi yang berkualitas dan aman bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia. Lebih dari itu, kami juga berupaya agar program ini memberikan efek domino positif terhadap perekonomian lokal, terutama di wilayah pedesaan," papar Sudaryono, menyoroti dimensi ekonomi dari program tersebut.
Mengenai berbagai insiden yang sempat mencuat, seperti kasus keracunan makanan dan dugaan praktik penipuan yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG, Sudaryono mengakui telah menerima beragam masukan dan laporan. Ia menegaskan kesiapan BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan integritas dan keamanan program.
Sebagai penutup, Sudaryono juga mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada individu atau kelompok yang mengklaim memiliki kedekatan dengannya untuk meminta perlakuan istimewa atau keuntungan pribadi. "Apabila ada pihak yang mengaku-ngaku sebagai kerabat, teman, alumni, atau siapa pun yang kemudian meminta atensi, perlakuan khusus, uang, atau bahkan mencoba menekan internal BGN maupun SPPG dengan tindakan tidak benar, saya pastikan mereka tidak memiliki hubungan resmi dengan saya. Silakan laporkan saja ke pihak berwajib," tegas Sudaryono, menekankan pentingnya menjaga integritas institusi dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab.
(eranusantara.co/hns)
Editor: Rockdisc
