EraNusantara – Gunung es korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai terkuak. Setelah dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Bangka Belitung dan Sumatera Utara, Menteri PUPR Dody Hanggodo mengakui kegagalannya menjaga integritas internal. Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/7/2025), Dody secara terbuka menyatakan, "Kami belum mampu menjaga integritas tim. Bantuan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan kualitas pekerjaan kami terjaga."
Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dinonaktifkan sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Satu ASN berasal dari Sumatera Utara terkait proyek jalan, sementara lima lainnya dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung terkait proyek operasional dan pemeliharaan sungai. Bukan hanya penonaktifan, Dody juga melakukan pergantian pejabat di level atas para tersangka untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.
Kasus ini, menurut Dody, menunjukkan masih tingginya kebocoran dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih di atas 6, mengindikasikan rendahnya efisiensi pembangunan. "Ekonomi berbiaya tinggi dan pembangunan mahal sangat tidak efektif bagi APBN. Kita harus memperbaiki efisiensi dan menekan kebocoran," tegasnya.
Dody juga menyampaikan pesan tegas Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kebocoran anggaran. "Presiden Prabowo sangat jelas menekankan bahwa kebocoran dan pemborosan harus dihentikan segera, bukan ditunda-tunda. Kami di Kementerian PUPR berkomitmen untuk melakukan hal ini secara efektif dan cepat," pungkasnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk membersihkan praktik koruptif di sektor infrastruktur. Namun, langkah nyata dan pengawasan ketat tetap dibutuhkan untuk memastikan janji tersebut terwujud.
Editor: Rockdisc
