EraNusantara – Gagasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tengah menjadi sorotan. Program ini diklaim mampu menyingkirkan peran tengkulak dan rentenir yang selama ini merugikan petani. Namun, benarkah demikian? Pandangan berbeda justru muncul dari berbagai pihak.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, optimistis Kopdes Merah Putih dapat memberdayakan petani dengan mengelola lahan secara mandiri. "Rakyat bisa mengelolanya melalui koperasi-koperasi tersebut, menggeser peran perusahaan besar yang selama ini tidak menguntungkan petani," ujarnya kepada eranusantara.co beberapa waktu lalu. Ia menekankan pentingnya peran aktif petani dalam koperasi, bukan hanya mengandalkan pemerintah sebagai pengelola. Lebih lanjut, Saragih berharap pemerintah tak hanya fokus pada Kopdes Merah Putih, namun juga mendukung koperasi-koperasi petani yang sudah ada.
Namun, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar, memiliki pandangan yang berbeda. Ia mempertanyakan efektivitas program ini, khususnya terkait desain kebijakan dan pembiayaan. "Tantangannya adalah soal desain kebijakan, regulasi, dan model pembiayaan. Ada potensi kekacauan pembiayaan, dan belum tentu bisa mengatasi tengkulak," ungkap Askar kepada eranusantara.co. Askar juga menyoroti anggaran Rp 400 triliun yang dibutuhkan untuk membentuk 80 ribu Kopdes Merah Putih, serta potensi konflik dengan program BUMDes yang sudah berjalan. Ia juga mengkritik rencana menjadikan seluruh penerima bansos sebagai anggota Kopdes Merah Putih, yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip koperasi yang berbasis sukarela. "Kebijakan ini justru menarik mundur semangat membangun dari desa," tegasnya dalam unggahan media sosialnya.
Pernyataan Askar ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah Kopdes Merah Putih benar-benar solusi bagi petani Indonesia, atau justru potensi masalah baru yang perlu dikaji ulang? Perdebatan ini perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan agar program ini benar-benar bermanfaat bagi petani, bukan malah menimbulkan masalah baru. Keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat, partisipasi aktif petani, dan dukungan pemerintah yang berkelanjutan.
Editor: Rockdisc
