Eranusantara.co – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memuncak menyusul pernyataan keras dari Teheran terkait status jalur perdagangan paling krusial di dunia. Pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka kembali akses di Selat Hormuz sebelum Amerika Serikat (AS) memenuhi tujuh syarat utama yang telah disepakati sebelumnya.
Keputusan tegas ini mencuat setelah adanya pembahasan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Iran menekankan bahwa pembukaan kembali jalur maritim internasional ini sangat bergantung pada kepatuhan Washington terhadap poin-poin yang tertuang dalam perjanjian sementara yang telah disusun pada Juni lalu.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, memberikan pernyataan yang sangat lugas mengenai posisi negara tersebut. Menurutnya, posisi Republik Islam Iran sudah sangat jelas dan tidak dapat ditawar. Ia menegaskan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga ketujuh syarat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Islamabad dipenuhi sepenuhnya oleh pihak Amerika Serikat.
"Posisi kami sepenuhnya jelas dan tegas. Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai tujuh syarat kami, berdasarkan Nota Kesepahaman Islamabad, dipenuhi," ujar Qalibaf sebagaimana dikutip dari laporan Reuters, Senin (5/10/2026).
Menariknya, Iran memberikan jaminan bahwa jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Washington, mereka berkomitmen untuk memulihkan lalu lintas maritim di selat tersebut secara normal dalam waktu tujuh hari saja. Hal ini menunjukkan bahwa Teheran sebenarnya memiliki kemauan untuk berdamai, asalkan ada kepastian hukum dan komitmen nyata dari pihak Amerika Serikat.
Namun, Iran juga memberikan peringatan keras agar Amerika Serikat tidak mencoba mendikte jalannya negosiasi dengan tuntutan sepihak. Qalibaf meminta agar Washington tidak terburu-buru dalam mengukur waktu proses negosiasi, melainkan fokus pada pemenuhan poin-poin kesepakatan yang ada.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan posisi umum tersebut melalui mediator. Meskipun ada kemajuan, Baghaei menyebutkan masih terdapat sejumlah poin tambahan yang harus disampaikan kepada Washington untuk memperjelas posisi Iran.
Ia menjelaskan bahwa usulan yang diajukan Amerika Serikat sejauh ini masih sejalan dengan posisi mereka sebelumnya, terutama terkait isu nuklir. Namun, Iran menegaskan bahwa fokus utama pada tahap ini adalah mengenai status Selat Hormuz. Menurut Baghaei, pemulihan keamanan di jalur air strategis tersebut memerlukan langkah-langkah konkret dan nyata dari pihak Amerika Serikat.
Iran juga membantah isu yang menyebutkan bahwa mereka menawarkan inspeksi fasilitas nuklir kepada badan pengawas nuklir PBB sebagai alat tukar untuk pencabutan sanksi. Baghaei menegaskan bahwa hingga saat ini, Iran belum melakukan pembahasan langsung mengenai isu nuklir dengan Washington.
Konflik ini sebenarnya berakar pada perbedaan persepsi mengenai urutan langkah dalam kesepakatan damai. Dokumen menunjukkan bahwa kedua belah pihak sebenarnya tidak memiliki perbedaan pandangan yang fundamental mengenai isi rencana perdamaian, namun mereka terjebak dalam perdebatan mengenai urutan langkah mana yang harus didahulukan untuk membangun kepercayaan antar kedua negara.
Sumber: eranusantara.co
