Eranusantara.co – Gelombang protes besar-besaran melanda Prancis, melibatkan puluhan ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai sektor, mulai dari guru, petugas pemadam kebakaran, hingga tenaga kesehatan. Mereka turun ke jalan di berbagai kota untuk menolak kebijakan anggaran pemerintah dan menuntut kenaikan gaji yang signifikan. Aksi unjuk rasa ini, yang puncaknya terjadi pada Selasa, 29 September 2026, mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan upah.
Menurut laporan dari berbagai serikat pekerja, sekitar 300.000 orang berpartisipasi dalam mogok kerja nasional selama satu hari penuh. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang paling terdampak, dengan Kementerian Pendidikan mencatat lebih dari 11% guru dan staf sekolah lainnya turut serta dalam aksi mogok. Data menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru di Prancis berada di bawah rekan-rekan mereka di negara-negara Eropa lainnya, menambah alasan kuat bagi mereka untuk menyuarakan tuntutan. Meskipun demikian, partisipasi dari sektor PNS lainnya, seperti petugas rumah sakit, tercatat lebih rendah, kemungkinan karena kekhawatiran akan pemotongan gaji satu hari.
Pemicu utama kemarahan para PNS adalah usulan pemerintah untuk menahan kenaikan gaji pokok pada tahun anggaran 2027. Kebijakan ini diperkirakan akan menghemat sekitar 2 miliar euro, atau setara dengan Rp 40,26 triliun (dengan kurs Rp 20.130 per euro). Jika usulan ini disetujui, ini akan menjadi pembekuan upah tahunan keempat secara berturut-turut, dan yang kedelapan kalinya selama masa jabatan Presiden Emmanuel Macron. Serikat pekerja menegaskan bahwa serangkaian pembekuan upah ini telah mengikis daya beli pekerja hingga dua digit, sehingga mereka menuntut kenaikan upah sebesar 6% untuk mengimbangi kerugian tersebut. "Kemarahan ini tidak akan surut. Pemerintah harus meninjau kembali anggaran tersebut," tegas Sophie Binet, sekretaris jenderal Konfederasi Umum Buruh, mencerminkan tekad para demonstran.
Meski aksi mogok PNS berlangsung satu hari, gelombang protes tidak mereda. Para siswa dan mahasiswa di seluruh Prancis melanjutkan demonstrasi mereka, menyuarakan penolakan keras terhadap rencana anggaran pendidikan yang dianggap terlalu rendah untuk tahun fiskal mendatang. Laporan menyebutkan bahwa lebih dari 400 sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Prancis terpaksa ditutup pada Jumat, 2 Oktober 2026, karena protes mahasiswa terus berlanjut dan bahkan beberapa di antaranya berubah menjadi ricuh.
Insiden kekerasan dan vandalisme mewarnai beberapa demonstrasi, menyebabkan penangkapan massal dan kerusakan signifikan. Sekitar 400 institusi pendidikan mengalami kerusakan, dengan salah satu kasus terparah menimpa Lycée Mandela di Nantes, yang diperkirakan akan ditutup hingga pertengahan Oktober setelah aula masuknya dilalap api. Para siswa dan mahasiswa memprotes berbagai masalah, termasuk kekurangan guru, kondisi bangunan sekolah yang bobrok, dan minimnya bahan ajar. Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray, mengonfirmasi bahwa polisi telah menangkap sekitar 2.000 orang, dan puluhan lainnya terluka, termasuk 40 kepala sekolah menengah atas.
Kekacauan juga meluas ke berbagai wilayah. Kebakaran dilaporkan terjadi di dua sekolah menengah atas pada Kamis, 1 Oktober, sementara di Marseille, para guru secara tidak sengaja terkena bensin di sebuah sekolah ketiga. Di kota Strasbourg, sebuah mobil dibakar, dan di Toulouse, polisi anti huru hara terlibat bentrok dengan para pemuda. Kerugian material akibat vandalisme dan kerusakan ini mencapai angka fantastis. Pihak berwenang di wilayah tenggara Auvergne-Rhone-Alpes mengklaim bahwa kerusakan di yurisdiksi mereka saja telah menimbulkan kerugian sebesar 25 juta euro, atau sekitar Rp 503,25 miliar. Sementara itu, wilayah Ile de France, yang mencakup ibu kota Paris, memperkirakan kerusakan mencapai 7 juta euro, setara dengan Rp 140,91 miliar. Situasi ini menunjukkan bahwa ketegangan di Prancis masih jauh dari kata usai, dengan pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk meredakan kemarahan publik dan menemukan solusi atas tuntutan yang meluas.
