Eranusantara.co – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimpa pekerja di Indonesia telah mencapai 53.000 orang sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Data yang mengkhawatirkan ini memicu berbagai spekulasi mengenai penyebab utamanya. Baik dari kalangan serikat buruh maupun asosiasi pengusaha, keduanya sepakat bahwa lonjakan PHK bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan serangkaian tantangan kompleks yang saling berkaitan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menggarisbawahi beberapa pemicu utama di balik gelombang PHK ini. Menurutnya, melemahnya daya beli masyarakat bukan satu-satunya biang kerok. Faktor pertama dan paling signifikan adalah penurunan pesanan dari pembeli internasional. Kondisi geopolitik global yang tidak stabil, seperti perang, telah menyebabkan permintaan pasar internasional lesu dan daya beli masyarakat dunia menurun drastis. Industri padat karya seperti garmen, tekstil, dan alas kaki yang sangat bergantung pada ekspor untuk merek-merek global menjadi yang paling terpukul. PHK masif banyak terjadi di sentra industri Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Banten, di mana perusahaan-perusahaan terpaksa mengurangi produksi karena minimnya order.
Faktor kedua yang membebani perusahaan adalah kenaikan biaya produksi. Peningkatan harga energi dan bahan baku, ditambah dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menjadi pukulan telak. Banyak industri yang masih mengandalkan bahan baku impor harus membeli dengan mata uang asing yang mahal, sementara sebagian besar produk mereka dijual di pasar domestik dengan mata uang rupiah. Ketidakseimbangan ini membuat ongkos produksi melonjak tajam, memaksa perusahaan melakukan efisiensi yang berujung pada pengurangan karyawan.
Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti faktor ketiga, yakni melemahnya daya beli masyarakat di dalam negeri yang bersamaan dengan membanjirnya produk impor, terutama dari Tiongkok. Konsumen cenderung beralih ke barang dengan harga lebih murah, membuat produk dalam negeri semakin tertekan. Persaingan yang tidak seimbang ini memukul keras perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada pasar domestik, sehingga mereka terpaksa melakukan efisiensi dan PHK. Terakhir, faktor keempat adalah keputusan prinsipal atau pemilik merek global untuk memindahkan basis produksi dari Indonesia ke negara lain, seperti yang terjadi pada beberapa perusahaan yang memutuskan kembali ke negara asalnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa persoalan PHK harus dilihat secara proporsional sebagai tantangan multidimensional. Ia menyebut adanya persoalan struktural yang telah berlangsung lama, yaitu menurunnya daya saing industri nasional. Dunia usaha masih bergulat dengan tingginya ongkos operasional, mulai dari biaya produksi dan logistik yang belum kompetitif, ketidakpastian regulasi, kesulitan akses pembiayaan, hingga dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks.
Selain tantangan struktural, Shinta juga mengakui adanya persoalan spesifik yang dihadapi masing-masing perusahaan dan sektor industri, terutama industri padat karya. Masalah-masalah tersebut meliputi gangguan pasokan bahan baku, kenaikan biaya energi dan bahan baku akibat ketidakpastian geopolitik global, serta pelemahan permintaan di sejumlah pasar ekspor.
Bagi dunia usaha, PHK adalah pilihan terakhir atau jalan keluar paling akhir setelah semua upaya penyelamatan perusahaan tidak lagi mampu menjaga keberlangsungan usaha. Sebelum mengambil langkah berat tersebut, perusahaan biasanya akan menekan biaya operasional, mengurangi pengeluaran yang tidak esensial, menunda belanja modal, mengevaluasi kembali rencana ekspansi dan investasi, mengoptimalkan utilisasi kapasitas produksi, meninjau ulang rantai pasok, dan memperkuat pengelolaan arus kas serta likuiditas. Apabila tekanan terhadap usaha masih terus berlanjut dan tidak ada solusi lain, barulah perusahaan mempertimbangkan penyesuaian yang berkaitan dengan tenaga kerja.
Dengan demikian, lonjakan angka PHK yang mencapai puluhan ribu orang ini merupakan cerminan dari kompleksitas tantangan ekonomi global dan domestik. Baik dari perspektif buruh maupun pengusaha, keduanya sepakat bahwa masalah ini membutuhkan solusi komprehensif yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari stabilitas ekonomi global hingga daya saing industri nasional.
