EraNusantara – Pemerintah Indonesia tengah menggeber penyusunan payung hukum untuk pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), sebuah inisiatif ambisius yang bertujuan menjadikan Tanah Air sebagai magnet arus modal global. Namun, di tengah persiapan matang ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan menepis kemungkinan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai lokasi utama PFII. Alasannya mengejutkan: IKN dinilai masih terlalu sepi.
Purbaya menjelaskan bahwa keputusan lokasi PFII tidak akan terpusat di satu titik, melainkan berpotensi tersebar di dua atau tiga lokasi berbeda. Bali muncul sebagai kandidat terkuat, bahkan disebut-sebut sebagai primadona. "Ini kan masih dibahas ya, ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali. Tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas, kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk internasional investor," ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), seperti dilansir eranusantara.co. Saat disinggung mengenai IKN, Purbaya tegas menyatakan keraguannya. "Mungkin nggak, terlalu sepi di IKN," jawabnya, merujuk pada minimnya populasi dan aktivitas pengunjung di ibu kota baru tersebut saat ini. Menurutnya, lokasi pusat keuangan global haruslah menjadi ‘titik kumpul’ yang paling nyaman dan strategis bagi para investor asing.
Senada dengan Purbaya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga telah mengisyaratkan bahwa Indonesia akan memiliki tiga kawasan International Financial Center (IFC) yang kemungkinan besar berlokasi di Bali. "Financial center kita sedang siapkan legal dokumennya. Jadi, ekosistem infrastrukturnya sedang kita siapkan. Kita siapkan di Bali. Sementara di Bali bisa 2 atau 3 titik," terang Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip eranusantara.co pada Kamis (25/6/2026). Airlangga menekankan bahwa pembentukan IFC ini krusial untuk menarik investasi, khususnya investasi asing. Ia membandingkan potensi Indonesia dengan Singapura, yang melalui pusat keuangannya mampu menarik investasi hingga Rp 5.000 triliun, jauh melampaui investasi langsung Indonesia yang saat ini mencapai Rp 2.200 triliun. "Dubai financial center juga yang kami bicara, mereka itu sekitar US$ 800 billion. Jadi, kita harus menarik global picture-nya," tambahnya, menyoroti pentingnya Indonesia bersaing di kancah pusat keuangan global yang saat ini didominasi oleh Singapura, Dubai, Hong Kong, dan beberapa bagian di Amerika.
Percepatan penyusunan kerangka hukum dan penentuan lokasi strategis ini menjadi langkah vital bagi Indonesia untuk mewujudkan ambisinya sebagai pemain kunci dalam peta keuangan global. Keputusan untuk memprioritaskan kenyamanan investor asing dan potensi pertumbuhan di lokasi yang sudah mapan seperti Bali, daripada memaksakan di IKN yang masih dalam tahap pembangunan, menunjukkan pragmatisme pemerintah dalam mencapai tujuan besar ini. Dengan demikian, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan daya tariknya di mata investor internasional dan menjadi salah satu poros penting dalam pergerakan modal dunia.
Editor: Rockdisc
