EraNusantara – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian (Kementan), menyiapkan dana segar sebesar Rp 336 miliar. Anggaran jumbo ini dialokasikan untuk mempercepat pemulihan lahan sawah yang rusak parah akibat bencana banjir di tiga provinsi kunci penghasil pangan: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tujuannya jelas: mengembalikan produktivitas sawah dan menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah tantangan iklim yang terus berubah.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan kelanjutan dari kegiatan groundbreaking rehabilitasi yang telah dimulai serentak pada 15 Januari 2026. "Percepatan rehabilitasi adalah komitmen pemerintah untuk menjaga produksi pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional," tegas Hermanto dalam keterangan resminya, Minggu (15/2/2026), seperti dikutip eranusantara.co.
Namun, upaya masif ini tidak tanpa hambatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi hingga menengah masih akan berlangsung dari Januari hingga Maret 2026. Kondisi ini menjadi "musuh tak terduga" di lapangan yang terus diantisipasi. Hermanto mengungkapkan, "Tantangan saat ini adalah masih adanya hujan yang intensitasnya cukup besar di sejumlah lokasi desa di Aceh, Sumut dan Sumbar." Akibatnya, lahan sawah yang seharusnya sudah dibersihkan dari endapan lumpur banjir beberapa bulan sebelumnya, kini kembali mengalami sedimentasi atau pengendapan lumpur baru akibat aliran air hujan dan luapan sungai.
Situasi ini memaksa tim teknis Kementan untuk menyesuaikan strategi penanganan di lapangan. "Sehingga saat ini kita akan melakukan survei ulang di lapangan untuk mengidentifikasi sedimen/endapan lumpur baru yang ke depan akan mempengaruhi biaya penanganannya seperti pembuangan sedimen di lahan, di saluran irigasi dan lain-lain," jelas Hermanto, menyoroti kompleksitas pekerjaan yang harus dihadapi.
Kementan merancang intervensi rehabilitasi sesuai tingkat kerusakan lahan. Untuk sawah dengan kerusakan ringan, program optimasi lahan seluas 32 ribu hektare (Ha) akan dijalankan. Ini mencakup kegiatan konstruksi seperti pembersihan, penataan, perbaikan infrastruktur, pengolahan, hingga pemanfaatan lahan. Sementara itu, lahan sawah dengan kerusakan sedang hingga berat akan ditangani melalui rehabilitasi khusus seluas 9,9 ribu Ha, dengan fokus pada pembersihan lahan, perapihan, perataan tanah, pekerjaan tanah dengan galian saluran irigasi, pembuatan pematang, galian saluran pembuangan/drainase, pengolahan lahan, hingga pekerjaan rehabilitasi infrastruktur pendukung lain di tingkat usaha tani.
Rehabilitasi ini juga mengintegrasikan perbaikan infrastruktur irigasi pertanian, sejalan dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Program ini dibagi dalam tiga fase krusial: penyusunan rancangan teknis (yang dikerjasamakan dengan sejumlah perguruan tinggi), konstruksi, dan olah lahan. Saat ini, ketiga provinsi masih dalam tahap kontraktual penyusunan dokumen rancangan teknis, dengan beberapa penyesuaian anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan yang dinamis.
Lebih dari sekadar pekerjaan fisik, Kementan juga menekankan pada penguatan tata kelola, pendampingan teknis, serta monitoring dan evaluasi berkala. Pendekatan kolaboratif dengan petani lokal dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memastikan penanganan sesuai kondisi riil di lapangan, menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.
Diharapkan, langkah komprehensif ini mampu mengembalikan fungsi optimal lahan sawah, memperluas areal tanam, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. "Melalui langkah kolaboratif dengan pemerintah daerah dan petani, Kementan menegaskan komitmennya memastikan rehabilitasi berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional," pungkas Hermanto, menegaskan visi besar pemerintah.
Editor: Rockdisc
