Eranusantara.co – Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait wacana pemerintah yang ingin membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus di sektor tekstil. Langkah strategis ini dinilai sebagai upaya serius pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional yang selama ini menghadapi berbagai tantangan kompleks.
Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik jika pemerintah memutuskan untuk memperkokoh eksistensi BUMN di sektor tekstil. Menurutnya, industri tekstil bukan sekadar manufaktur kain semata, melainkan sebuah ekosistem raksasa yang memiliki rantai nilai sangat panjang. Dampak dari industri ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari produsen skala besar hingga pelaku usaha mikro.
"Memang masih banyak persoalan yang membayangi industri tekstil kita. Namun, jika pemerintah memiliki niat untuk memperkuat posisi BUMN tekstil, tentu kami sangat mendukung," ujar Sarmuji saat ditemui usai menghadiri rapat internal di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2026).
Ia menambahkan bahwa kekuatan utama dari sektor tekstil terletak pada banyaknya sektor turunan yang bergantung padanya. Hal ini mencakup jutaan tenaga kerja di sektor industri kecil, seperti para penjahit rumahan dan pengrajin konveksi yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Jika industri hulu dan tengah diperkuat melalui BUMN, maka ekonomi kerakyatan di sektor hilir juga akan ikut terdampak positif.
Dalam kesempatan yang sama, Sarmuji menegaskan peran krusial Kementerian Perindustrian sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa kementerian harus mampu menjadi katalisator yang memberikan dampak nyata bagi sektor-sektor industri di bawah naungannya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pemerintah tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
"Jika pertumbuhan industri tidak dipacu secara agresif, target pertumbuhan ekonomi 6 persen akan sulit tercapai. Apalagi sektor industri adalah penyerap tenaga kerja yang jauh lebih masif dibandingkan sektor lainnya," tegasnya.
Namun, Sarmuji juga memberikan catatan penting bahwa Kementerian Perindustrian tidak bisa bekerja sendirian dalam menyelesaikan problematika industri. Ia menekankan perlunya sinergi lintas sektoral yang lebih solid dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Pertanian.
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah mengenai kebijakan impor. Sarmuji mengingatkan bahwa pembukaan keran impor yang terlalu lebar tanpa pengawasan ketat dapat menjadi ancaman mematikan bagi produsen lokal. Menurutnya, regulasi impor harus mempertimbangkan perlindungan terhadap komoditas tertentu agar industri dalam negeri tidak tumbang oleh gempuran barang asing.
"Jika izin impor dibuka begitu saja tanpa adanya pembatasan yang terukur, sektor industri dalam negeri akan sangat kesulitan untuk bertahan. Oleh karena itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan sangatlah vital," pungkasnya.
