EraNusantara – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menyuarakan keprihatinan atas lambatnya laju penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah (Pemda). Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi belanja Pemda baru menyentuh angka Rp 922,5 triliun, atau setara dengan 65,3% dari total pagu anggaran yang dialokasikan. Angka ini jauh dari harapan, mengingat tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara secara tegas meminta Pemda untuk menggenjot kembali belanjanya. Menurut Suahasil, angka tersebut masih jauh dari harapan dan berpotensi menghambat dampak positif bagi masyarakat. "Belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat," tegas Suahasil. Pernyataan ini disampaikannya dalam konferensi pers APBN KITA yang digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025), menyoroti urgensi percepatan di sisa waktu yang ada.
Meski demikian, Kemenkeu mencatat adanya sedikit peningkatan aktivitas belanja di bulan November. Realisasi belanja Pemda pada akhir Oktober 2025 tercatat sebesar Rp 808,5 triliun. Ini berarti, dalam kurun waktu satu bulan saja, Pemda telah membelanjakan dana sebesar Rp 114 triliun. Angka ini bahkan melampaui jumlah transfer dana ke daerah (TKD) selama bulan November, yang menunjukkan adanya upaya penyerapan dari dana yang sudah tersedia.
Indikator lain yang menunjukkan adanya pergerakan dana adalah penurunan stok saldo rekening Pemda. Dari Rp 230,1 triliun pada Oktober, saldo tersebut kini berada di angka Rp 218,2 triliun pada November. Penurunan ini, meskipun tidak drastis, mengindikasikan bahwa dana mulai digulirkan untuk berbagai program dan kegiatan.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir November telah mencapai Rp 795,6 triliun. Angka ini mendekati target penyaluran TKD tahun 2025 sebesar Rp 864 triliun. Perlu dicatat, pada bulan November saja, Kemenkeu telah menyalurkan Rp 82 triliun ke seluruh Pemda di Indonesia, meningkat signifikan dari transfer di bulan Oktober yang sebesar Rp 713,4 triliun.
Kondisi ini menjadi sorotan serius mengingat belanja pemerintah daerah adalah salah satu motor penggerak ekonomi lokal. Penyerapan anggaran yang optimal tidak hanya sekadar memenuhi target administratif, tetapi juga krusial untuk menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Keterlambatan ini berisiko menunda manfaat yang seharusnya bisa segera dinikmati oleh masyarakat, serta menghambat percepatan pembangunan di daerah. eranusantara.co
Editor: Rockdisc
