EraNusantara – Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2026 membengkak drastis hingga Rp 268 triliun, melonjak dari Rp 71 triliun di tahun 2025. Kenaikan fantastis ini langsung memicu pertanyaan: akankah harga makan bergizi gratis (MBG) ikut naik? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi penting. Meskipun anggaran membumbung tinggi, harga MBG per porsi di Jawa dan sekitarnya tetap dipatok Rp 10.000. "Tidak ada kenaikan," tegas Dadan saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Senin (8/9/2025). Ia menjelaskan, kenaikan anggaran tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah penerima manfaat program, bukan karena penyesuaian harga bahan baku.
Namun, cerita tak berhenti di situ. Dadan mengakui, untuk daerah-daerah dengan harga bahan baku yang tinggi, penyesuaian harga MBG menjadi sebuah keniscayaan. "Di Maluku Utara misalnya, Rp 10.000 tidak cukup. Harga telur saja sudah mencapai Rp 40.000, bukan Rp 30.000," jelasnya. Lebih ekstrim lagi, di Kabupaten Intan Jaya, biaya MBG bahkan mencapai Rp 60.000 per porsi!
Kenaikan anggaran BGN yang mencapai Rp 268 triliun pada tahun 2026, sebagian besar (Rp 255,58 triliun) dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, termasuk MBG untuk anak sekolah dan kelompok rentan. Sisanya, Rp 12,4 triliun, digunakan untuk program dukungan manajemen. Hal ini disampaikan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Senin (8/9/2025).
Jadi, sementara warga Jawa dan sekitarnya bisa bernapas lega dengan harga MBG yang tetap terjangkau, realita di daerah-daerah dengan tingkat kemahalan tinggi menunjukkan cerita yang berbeda. Kesenjangan harga ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjamin pemerataan akses terhadap makanan bergizi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Rockdisc
