EraNusantara – Isu mengenai pengadaan kipas angin senilai fantastis Rp 1,8 triliun dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah memicu perdebatan publik dan menjadi sorotan luas. Menanggapi kabar yang beredar masif di berbagai platform media sosial tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan tegas membantah kebenarannya. Ia menekankan bahwa angka dan peruntukan dana yang disebutkan sama sekali tidak akurat dan menyesatkan.
"Sudah berkali-kali dijelaskan, tidak ada satu koma, satu koma, Rp 1,8 triliun," ujar Zulhas saat dimintai konfirmasi terkait isu pengadaan kipas angin untuk 1,8 juta unit tersebut, pada Selasa (28/7/2026). Pernyataannya ini bertujuan meluruskan informasi yang menyesatkan dan memberikan klarifikasi resmi kepada masyarakat.
Zulhas kemudian merinci alokasi anggaran sebenarnya untuk pembangunan KDKMP. Menurutnya, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembangunan satu unit Kopdes dengan luas sekitar 600 meter persegi diperkirakan membutuhkan biaya Rp 2,4 miliar. Namun, dengan kolaborasi dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), biaya rata-rata pembangunan berhasil ditekan menjadi sekitar Rp 1,6 miliar per unit. "Jadi begini ya, itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya lump sum ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan Rp 4 juta per meter. Itu kalau Rp 4 juta kali 600, Rp 2,4 miliar, ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu Rp 1,6 miliar," jelasnya, memberikan gambaran efisiensi anggaran yang dicapai.
Selain pembangunan fisik gedung, anggaran juga disiapkan untuk pengadaan kendaraan operasional guna menunjang aktivitas koperasi. Estimasi biaya untuk kendaraan ini mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. Dengan demikian, jika diakumulasikan, total dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan operasional awal program KDKMP secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun. "Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4, itu Rp 1,1 kira-kira ya Pak. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah Rp 2,7 triliun. Jadi gampang sekali ngitungnya," tambahnya, memberikan gambaran utuh mengenai skala proyek yang sebenarnya.
Sisa anggaran sekitar Rp 300 juta dialokasikan untuk fasilitas pendukung lainnya, seperti klinik dan rak penyimpanan. Rincian pengadaan fasilitas ini masih akan melalui proses verifikasi dan validasi ketat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Insyaallah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka, ya," pungkas Zulhas, menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan pengelolaan dana publik yang bersih.
Senada dengan Zulhas, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, juga angkat bicara mengenai isu ini. Ia membantah keras pernah mengeluarkan pernyataan mengenai pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun seperti yang viral. Joao menjelaskan bahwa Agrinas ditugaskan untuk mengelola KDKMP selama dua tahun ke depan, meliputi aspek pembangunan, pengadaan, hingga operasional.
"Itu kan (kipas angin) sarana prasarana. Tapi kalau kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu," ujar Joao kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (23/7). Ia mengaku tidak pernah menggelar rapat terkait pengadaan kipas angin dan tidak mengetahui konteks di balik isu tersebut sehingga menjadi ramai. "Saya enggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita, saya lihat ini, ya sudah biarin saja orang enggak ada urusan sama saya, ngapain saya urusin," tegasnya, menunjukkan ketidakpedulian terhadap rumor yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan tugasnya.
Klarifikasi komprehensif dari Menko Pangan dan pihak Agrinas ini diharapkan dapat meredakan spekulasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas serta akurat mengenai alokasi anggaran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sebenarnya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap setiap program pemerintah yang dijalankan.
Editor: Rockdisc
