EraNusantara – Pemerintah serius memberantas truk obesitas atau Over Dimension Over Load (ODOL). Bukan hanya penegakan hukum terhadap pengemudi dan pengusaha nakal yang menjadi fokus, tapi juga peningkatan kesejahteraan sopir truk. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengungkapkan hal ini dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurutnya, masalah keselamatan jiwa tak bisa diabaikan begitu saja demi mengejar target ekonomi.
Penanganan ODOL tak hanya sebatas menindak pelanggar. Pemerintah menyadari pentingnya perbaikan standar gaji dan profesionalisme para sopir truk. Dudy menjelaskan, pembahasan soal gaji ini telah dibahas dalam rapat antar kementerian, termasuk dengan Kementerian Ketenagakerjaan. "Banyak pengemudi yang gajinya tidak memadai. Ini yang akan kita dorong perbaikannya," tegas Dudy.
Langkah lain yang diambil adalah intensifikasi pelatihan mengemudi. Kementerian Perhubungan akan melatih para trainer yang kemudian akan memberikan pelatihan kepada sopir truk di perusahaan logistik. Tujuannya, agar para sopir memahami teknik mengemudi yang aman dan benar untuk kendaraan besar.
Sebagai pilot project, penanganan truk obesitas akan dimulai di Riau dan Jawa Barat pada Juni 2025. Dudy berharap, dengan pendekatan dari hulu ini, pelaku usaha akan terhindar dari pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. "Kita mencegah mereka sebelum sampai ke jalan umum," jelasnya. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan dan kerusakan jalan akibat truk ODOL.
Dengan strategi multi-faceted ini, pemerintah berharap mampu menyelesaikan masalah truk obesitas secara efektif dan berkelanjutan. Bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme para pengemudi menjadi kunci utama.
Editor: Rockdisc
