Eranusantara.co – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mempersiapkan langkah masif untuk memperkuat program pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dalam waktu dekat, hampir seribu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akan segera diresmikan. Penambahan fasilitas ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan.
Kepala BGN, Sudaryono, mengungkapkan bahwa prioritas utama penambahan dapur MBG ini akan difokuskan pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi. Langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi kronis dan memastikan pemerataan akses pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat. "Minggu ini, kami berencana membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur baru di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ini mencakup daerah 3T serta area dengan prevalensi stunting yang tinggi, bahkan sangat tinggi. Kami ingin memastikan bahwa wilayah prioritas ini mendapatkan perhatian utama," jelas Sudaryono di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (5/10/2026).
Sudaryono juga menegaskan bahwa seluruh proses pembukaan dapur SPPG akan dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan pemerintah secara ketat. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program, sekaligus mencegah praktik-praktik tidak bertanggung jawab. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh tawaran jasa perantara atau membayar pihak tertentu yang menjanjikan kemudahan dalam mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam program ini. "Pembukaan dapur ini sepenuhnya berdasarkan sistem. Tidak ada pihak luar yang akan datang menawarkan jasa atau menjadi calo. Jika ada yang mencoba memanfaatkan situasi ini, mohon segera diberitakan, karena di sini tidak ada calo," tegasnya, menekankan pentingnya jalur resmi.
Saat ini, jumlah SPPG yang telah beroperasi di seluruh Indonesia telah mencapai angka 27.022 dapur. Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 1.100 dapur masih belum mengantongi Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS) yang diperlukan untuk operasional penuh. Sudaryono menjelaskan bahwa sekitar 500 dari 1.100 dapur tersebut berstatus ditangguhkan atau ‘suspend’. Penangguhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi standar, insiden keracunan makanan yang pernah terjadi, atau kebutuhan akan perbaikan dan peningkatan fasilitas lainnya.
Evaluasi dan perbaikan terus-menerus dilakukan untuk memastikan setiap dapur SPPG memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan yang ketat. Upaya ini penting demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi. Dengan penambahan hampir seribu dapur baru ini, BGN berharap dapat mempercepat penurunan angka stunting nasional, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan mewujudkan generasi penerus yang lebih sehat dan cerdas. Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah untuk membangun ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Indonesia.
