Eranusantara.co – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah agresif untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital di tanah air. Melalui penguatan sinergi antarinstansi, pemerintah berupaya memastikan ekosistem digital nasional tidak hanya tumbuh secara organik, tetapi juga mampu bersaing di kancah global. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center.
Ajang besar yang berlangsung pada 24 hingga 26 September 2026 ini menjadi panggung strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas otoritas, memacu inovasi teknologi terbaru, serta mencetak talenta digital yang mumpuni. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem yang inklusif demi meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui teknologi keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi digital yang masif memerlukan fondasi ekonomi yang tangguh. Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif dengan pertumbuhan solid sebesar 5,45 persen pada paruh pertama tahun 2026. Selain itu, stabilitas ekonomi juga terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 3,19 persen.
"Ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan mendekati angka USD100 miliar. Angka ini diproyeksikan akan melonjak drastis hingga mencapai rentang USD180 miliar sampai USD340 miliar pada tahun 2030," ungkap Airlangga dalam keterangan resminya. Tren pertumbuhan yang eksponensial ini diprediksi akan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin pasar digital di kawasan Asia Tenggara.
Keberhasilan transformasi ini terlihat jelas dari masifnya penggunaan QRIS yang kini telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan melibatkan lebih dari 44 juta merchant di seluruh pelosok negeri. Digitalisasi ini juga telah merambah ke 518 wilayah pemerintahan daerah, yang berdampak langsung pada efisiensi keuangan negara. Hal ini terbukti dari realisasi pajak dan retribusi daerah nontunai yang berhasil menembus angka Rp165 triliun pada semester pertama tahun ini.
Airlangga juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur komunikasi sebagai tulang punggung digitalisasi. Berkat kerja sama dengan Bank Indonesia, konektivitas berbasis satelit kini telah menjangkau 269 wilayah. Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) akan semakin luas, di mana mulai Oktober 2026, KKI dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam transaksi e-katalog nasional. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dan meningkatkan produktivitas layanan publik.
Data dari OJK tahun 2026 juga menunjukkan pencapaian luar biasa, di mana indeks inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,61 persen. Angka ini bahkan melampaui rata-rata inklusi keuangan di negara-negara anggota OECD. Kemajuan ini didorong oleh pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI) untuk sistem verifikasi otomatis yang lebih cepat dan aman. Melalui berbagai insentif dan program pertukaran talenta internasional, pemerintah optimis Indonesia siap memenangkan persaingan ekonomi digital dunia.
