EraNusantara – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie, baru-baru ini menyampaikan keluh kesah mendalam dari dunia usaha kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam pertemuan yang krusial tersebut, Anindya secara lugas menggambarkan kondisi pengusaha Tanah Air yang kini merasa sangat tertekan, bahkan menggunakan analogi yang cukup menyentuh: "Jika pengusaha itu diibaratkan ayam petelur, saat ini mereka sedang sangat stres dan ketakutan akibat dampak perang global." Pernyataan ini disampaikan Anindya dalam acara Rakornas Kadin Bidang Perdagangan 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (30/4/2026), sebagaimana dilansir oleh eranusantara.co.
Anindya menjelaskan bahwa Kadin memilih DEN sebagai jembatan komunikasi utama dengan pemerintah karena perannya yang strategis sebagai ‘think tank’ Presiden. DEN dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat, saran, dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang vital, sehingga diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi sektor swasta. "Dewan Ekonomi Nasional adalah lembaga pemikir bagi Presiden atau pemerintah. Oleh karena itu, kami sampaikan usulan ini agar dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kadin mengajukan serangkaian usulan relaksasi yang diharapkan dapat memberikan "napas" bagi pelaku usaha. Anindya merinci beberapa poin penting, antara lain:
- Relaksasi Kredit: Memberikan kelonggaran pembayaran, seperti membayar bunga terlebih dahulu sementara pokok pinjaman dapat dicicil secara bertahap.
- Penangguhan Pajak BBM: Menunda kewajiban pembayaran pajak bahan bakar minyak untuk meringankan beban operasional.
- Penangguhan Pajak Ekspor: Memberikan penundaan pembayaran pajak atas kegiatan ekspor guna mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global.
"Usulan ini bertujuan untuk memberikan ruang bernapas bagi ‘ayam-ayam petelur’ ini, yaitu kita semua para pengusaha," tegas Anindya.
Lebih lanjut, Kadin juga menyoroti perlunya upaya konkret untuk membuka berbagai sumbatan yang menghambat sektor perdagangan dan industri. Isu-isu seperti kemudahan proses ekspor, kepastian perizinan (termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/RKAB), serta penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas) menjadi prioritas. "Kami ingin membuka sumbatan-sumbatan ini agar dunia usaha bisa mulai sedikit lebih ofensif dan agresif dalam mengembangkan bisnis," tambah Anindya.
Pemerintah juga diharapkan dapat mengirimkan sinyal yang kuat mengenai komitmennya dalam mendorong investasi dan perdagangan. Kepastian kebijakan dianggap krusial untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Meski demikian, Anindya menekankan bahwa Kadin tidak memaksakan agar semua usulan relaksasi ini harus dituruti. Poin terpenting adalah pemerintah dapat memahami secara mendalam kondisi dan kesulitan yang tengah dirasakan oleh dunia usaha saat ini. "Sebagai mitra strategis, Kadin tentu memberikan masukan dari dunia usaha. Tidak semua harus dituruti, namun yang terpenting adalah dicarikan jalan keluar dan nuansanya dimengerti. Intinya, berikan kami napas agar kami bisa mengatur strategi kembali," pungkasnya.
Editor: Rockdisc
