EraNusantara – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan rencana strategis yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dalam langkah signifikan untuk memperkuat tata kelola keuangan, Prabowo akan meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Inisiatif ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai kurang efisien dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Prabowo menyoroti praktik pengadaan yang terjadi saat ini, di mana berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/D) seringkali membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga yang bervariasi. "Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai K/L, berbagai Pemerintah Daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai," tegas Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Kondisi ini, menurutnya, secara fundamental melemahkan daya tawar negara di pasar.
Untuk mengatasi inefisiensi struktural ini, pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Peningkatan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah diharapkan menjadi pilar utama dalam strategi ini. Prabowo secara khusus memohon dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk merealisasikan transformasi penting ini demi kepentingan bangsa.
Data dari LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan di tingkat Pemerintah Daerah saja telah menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43% pada tahun 2026. Lebih jauh, Prabowo memperkirakan bahwa dengan konsolidasi pengadaan yang lebih luas, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data yang akurat, serta penerapan praktik pengadaan terbaik, potensi efisiensi dapat mencapai 30% dari total belanja pengadaan yang menyentuh angka Rp 1.200 triliun. Ini berarti potensi penghematan fantastis sebesar Rp 360 triliun dalam setahun, atau setara dengan US$ 20 miliar. "Kita bisa bayangkan, US$ 20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp 360 triliun dan ini adalah di tangan kita," ujarnya, menekankan besarnya dampak positif yang bisa diraih.
Sebagai ilustrasi nyata dari dampak konsolidasi, Prabowo mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif (Interactive Flat Panel/IFP). Sebelumnya, pemerintah daerah membeli IFP secara terpisah dengan harga sekitar Rp 150 juta per unit. Namun, setelah pembelian dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), harga per unit turun drastis menjadi Rp 26 juta, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T). "Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini riil. Rp 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," jelas Prabowo, menunjukkan dampak riil dari konsolidasi yang efektif.
Langkah transformatif ini menandai komitmen serius pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan berdaya guna. Diharapkan, penghematan anggaran yang signifikan ini dapat dialokasikan kembali untuk program-program pembangunan prioritas yang lebih mendesak, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Rockdisc
