Mengapa Ekonomi Indonesia ‘Bocor’ Triliunan Rupiah? Presiden Prabowo Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Angka ICOR 6,5 dan Langkah Darurat Pemerintah untuk Menyelamatkan Kekayaan Negara!
EraNusantara – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini melontarkan pernyataan yang cukup mengguncang terkait kondisi ekonomi nasional. Dalam sebuah forum, ia secara gamblang menyoroti tingkat efisiensi ekonomi Indonesia yang dinilainya masih jauh dari optimal. Fokus utama perhatiannya tertuju pada angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di level 6,5, sebuah indikator yang menurutnya mencerminkan adanya "kebocoran" signifikan dalam sistem ekonomi.
"Semua pakar mengatakan, kalau bicara ekonomi Indonesia mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor," ujar Prabowo dalam acara Harlah ke-28 PKB yang disiarkan secara daring. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai ICOR. "Angka kita, ekonomi kita ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya, bahasa sono-nya adalah Incremental Capital Output Ratio. Artinya kalau kita mau tambah kaya satu dolar atau satu rupiah, untuk dapat satu rupiah kita harus keluarkan enam setengah rupiah. Untuk dapat satu dolar, kita harus keluarkan enam setengah dolar," terangnya. Penjelasan ini menggambarkan betapa besarnya modal yang harus digelontorkan hanya untuk menghasilkan unit output ekonomi yang relatif kecil.
Kondisi ini, lanjut Prabowo, sangat kontras jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan yang menunjukkan efektivitas ekonomi jauh lebih baik. Mereka, kata Prabowo, memiliki skor ICOR di kisaran 3 hingga 4. "Kalau negara lain mereka bisa dapat satu dolar, mereka hanya keluarkan empat dolar. Selisih dua dolar sama berapa negara tetangga kita. Dua per enam, sepertiga, ini artinya 30% kekayaan kita bocor," jelasnya. Perbedaan signifikan ini mengindikasikan bahwa sekitar sepertiga dari potensi kekayaan Indonesia menguap begitu saja tanpa memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi.
Lantas, apa penyebab utama dari inefisiensi dan "kebocoran" triliunan rupiah ini? Presiden Prabowo tidak ragu menuding praktik "akal-akalan" dalam birokrasi, serta penggelembungan harga barang dan jasa dalam setiap pengadaan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga sebagai biang kerok utamanya. "Semua sudah tahu apa yang terjadi. Iya kan? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan. Benar? Benar? Ibu-ibu tahu, apa saja, kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan," tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik-praktik merugikan tersebut.
Berangkat dari diagnosis tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto langsung tancap gas melakukan efisiensi anggaran besar-besaran sejak awal masa jabatannya. Hasilnya cukup mencengangkan. "Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari tiga ratus triliun," ungkapnya. Dana hasil penghematan ini kemudian dialokasikan untuk program-program yang dinilai memiliki dampak langsung dan signifikan bagi kesejahteraan rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan infrastruktur vital. "Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut, 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu, mereka tidak mau nunggu lagi," pungkas Prabowo.
Pernyataan Presiden Prabowo ini menjadi alarm penting bagi seluruh elemen bangsa untuk berintrospeksi dan bersama-sama mewujudkan tata kelola ekonomi yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Upaya pemerintah untuk menutup celah-celah kebocoran diharapkan dapat mengembalikan triliunan rupiah kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
Editor: Rockdisc
