Eranusantara.co – Pemerintah terus memacu realisasi program strategis nasional melalui inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga penghujung September 2026, tercatat dana yang telah dikucurkan untuk program ini menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp 153,2 triliun. Skema bantuan pangan ini dilaporkan telah menyasar sekitar 57 juta jiwa sebagai penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air.
Dalam konferensi pers APBNKita yang digelar di Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026), pejabat Kementerian Keuangan, Suahasil Napitupulu, memaparkan perkembangan terkini mengenai penggunaan anggaran tersebut. Ia menekankan bahwa besarnya dana yang dialokasikan sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Suahasil memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah pengetatan standar operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur MBG. Pemerintah mewajibkan setiap unit dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan yang didistribusikan.
Tindakan tegas pun diambil dalam upaya menjaga standar kualitas tersebut. Tercatat, sebanyak 1.276 unit SPPG yang tidak memenuhi syarat sertifikasi kesehatan atau tidak memiliki SLHS telah ditutup secara resmi pada September 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran triliunan rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan asupan yang sehat dan aman bagi jutaan anak sekolah.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan ekspansi besar-besaran untuk menjangkau wilayah yang selama ini sulit diakses. BGN dilaporkan telah membuka 480 unit SPPG baru. Dari jumlah tersebut, 211 unit merupakan mitra mandiri, sementara 269 unit lainnya difokuskan untuk melayani wilayah terpencil di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Ratusan dapur baru ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada akhir Oktober mendatang.
"Tujuannya adalah untuk melayani seluruh anak sekolah secara merata. Kita ingin memastikan program ini tepat sasaran dan menjangkau mereka yang berada di pelosok, sehingga tidak ada anak yang terlewatkan dari hak gizi mereka," ujar Suahasil dalam keterangannya.
Terkait keberlanjutan pendanaan, pemerintah menegaskan bahwa besaran anggaran di masa depan akan sangat bergantung pada hasil evaluasi dan perbaikan kualitas yang dilakukan oleh BGN. Pemerintah berkomitmen untuk terus menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi sejak dini.
Melansir laporan dari eranusantara.co, pengawasan ketat terhadap distribusi dan standar kesehatan dapur menjadi kunci utama agar program MBG tidak hanya menjadi beban anggaran, tetapi menjadi investasi jangka panjang bagi kesehatan generasi mendatang.
